JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, telah merealisasikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 sebesar 68,76 persen. Dana ini dialokasikan untuk mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya dalam mengatasi kerusakan infrastruktur, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan bahwa tambahan TKD ini sangat membantu pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal pascabencana yang terjadi pada November 2025. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengejar angka penyerapan.
“Penggunaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan semata, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Taufik dalam keterangan tertulis pada Sabtu (21/11/2026).
Menurut Taufik, pemulihan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk mengembalikan kelancaran mobilitas warga dan hubungan antarwilayah. Oleh karena itu, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan bendahara pengeluaran diminta untuk melaporkan kondisi pelaksanaan kegiatan secara aktual dan bersikap terbuka terhadap arahan serta masukan guna menyelesaikan kendala di lapangan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan, menginformasikan bahwa Asahan menduduki peringkat keempat di Sumatera Utara dalam hal realisasi TKD tambahan berdasarkan evaluasi yang dilakukan.
Maurits mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan. Hal ini harus tetap dilakukan dengan menjaga ketepatan sasaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ia juga mengingatkan pesan Menteri Dalam Negeri agar anggaran penanganan bencana tidak dialihkan untuk kegiatan di luar kepentingan tersebut.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Fernando Siagian, menjelaskan bahwa evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri untuk memantau pemanfaatan TKD tambahan di daerah penerima. Kunjungan tim evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran telah direalisasikan sesuai dengan peruntukannya.
Selain aspek pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah juga diingatkan untuk aktif memublikasikan pembangunan yang didukung oleh TKD tambahan melalui berbagai platform media sosial. Informasi ini penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan perkembangan pekerjaan yang sedang dilaksanakan di daerah mereka.
Dari sisi pengawasan, PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi, yang mewakili Kaposko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Inspektur Jenderal Kemendagri, meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk terus mengawal setiap tahapan kegiatan. Menurut Dimiyathi, pengawasan yang menyeluruh sangat diperlukan demi memastikan pelaksanaan program mencapai target yang telah ditetapkan.
Melalui evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan, Pemkab Asahan didorong untuk terus mempercepat realisasi anggaran secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kemajuan dalam penyerapan anggaran harus diimbangi dengan hasil pekerjaan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat, guna mendukung pemulihan infrastruktur serta perekonomian pascabencana.
Komentar