Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia (Wamensos RI) Agus Jabo Priyono mengajak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk lebih mengoptimalkan perannya sebagai garda terdepan negara dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan berbagai persoalan sosial di masyarakat. TKSK diminta tidak hanya berfokus pada tugas administratif, melainkan juga proaktif menjangkau, mendampingi, serta memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan intervensi yang tepat.
“Kita sebagai ujung tombak dari negara harus memahami betul apa yang sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu harus kita sambut dan kita laksanakan, khususnya bagi saudara-saudara saya yang ada di TKSK,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (21/11/2026).
Pesan ini disampaikan Agus Jabo saat kegiatan Bakti Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 TKSK yang dihadiri oleh TKSK se-Provinsi Jawa Tengah di Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan tersebut, Agus menekankan bahwa pengentasan kemiskinan dan penyelesaian persoalan kelompok rentan menjadi dua prioritas utama yang harus menjadi perhatian TKSK.
Berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan di Indonesia masih berkisar pada 8,07%, yang berarti sekitar 22,93 juta jiwa. Kondisi ini menuntut kerja sama yang solid agar masyarakat miskin dan kelompok rentan dapat tertangani sesuai dengan kebutuhan mereka.
Agus menjelaskan bahwa terdapat tiga mandat utama dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, memastikan ketersediaan data yang akurat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kedua, memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Ketiga, menyelenggarakan Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Dalam mendukung mandat tersebut, TKSK memegang peranan krusial dalam membantu pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini tengah menggalakkan program registrasi ulang penerima bansos melalui Gerakan Perlindungan Sosial (Perlinsos). Melalui gerakan ini, masyarakat diminta untuk melakukan registrasi ulang dengan melengkapi dan memperbarui data sosial ekonomi mereka. Agen Perlinsos juga dilibatkan untuk membantu proses registrasi, memastikan informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta mendukung proses verifikasi demi akurasi data penerima bantuan.
“Tahun 2027 nanti diharapkan data sudah by system, menggunakan Identitas Kependudukan Digital yang NIK-nya terhubung dengan instansi lain, sehingga bisa terlacak bagaimana status sebuah keluarga,” kata Agus.
Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa tugas TKSK tidak hanya sebatas pembaruan data. Kehadiran fisik di tengah masyarakat merupakan bagian penting untuk memastikan negara mampu memberikan perlindungan dan penanganan yang sesuai. “Jadi kita harus aktif menjenguk, menghampiri, mendampingi saudara-saudara kita yang miskin secara ekonomi dan saudara-saudara kita yang rentan karena masalah sosial,” tegasnya.
Agus menambahkan bahwa keterlibatan TKSK sangat diperlukan untuk mengidentifikasi secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan pertolongan dapat memperoleh solusi dan intervensi yang tepat, baik melalui bantuan sosial, rehabilitasi sosial, maupun program pemberdayaan.
Pada acara tersebut, Agus juga menyerahkan bantuan Kemensos secara simbolis kepada sejumlah penerima manfaat. Bantuan tersebut terdiri dari 189 paket nutrisi, sembilan unit kursi roda, dan sembilan paket bantuan kewirausahaan dengan total nilai mencapai Rp 210.125.000.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) turut memberikan dukungan berupa 200 paket sembako, bantuan Kartu Jawa Tengah kepada 130 penerima manfaat, serta bantuan langsung tunai prioritas daerah bagi 19 penerima manfaat, dengan total nilai Rp 353.400.000.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang menyalurkan bantuan permakanan SERASI KASIH senilai Rp 1.390.650.999 dan bantuan alat bantu disabilitas senilai Rp 1.020.070.000.
Dukungan dari dunia usaha juga turut melengkapi kegiatan ini. BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VI memberikan 15 unit kursi roda, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang memberikan 10 unit kursi roda, dan PT BPR BKK memberikan 20 unit chopper untuk mendukung pemberdayaan sosial ekonomi.
Dari unsur TKSK sendiri, disalurkan bantuan pemberdayaan sosial ekonomi bagi PPSK senilai Rp 20 juta serta santunan purna tugas kepada 16 TKSK yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya dengan total nilai Rp 200 juta.
Melalui peringatan HUT ke-17 ini, diharapkan TKSK dapat semakin memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan berbagai elemen masyarakat. Dengan kerja aktif dan pendampingan yang berkelanjutan, TKSK diharapkan mampu memastikan program perlindungan dan pemberdayaan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Komentar