Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik (ketum parpol) di Istana Bogor sore ini, Jumat (13/11/2026). Pertemuan ini dilakukan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka secara resmi dari posisi Wakil Presiden.
Presiden PKS, Al Muzzammil, mengonfirmasi rencana pertemuan tersebut. “Ya Insyaallah jam 16.00 di Istana Bogor,” kata Al Muzzammil kepada wartawan, Jumat (13/11/2026). Ia juga menyatakan rencananya untuk hadir dalam pertemuan tersebut, meskipun agenda spesifiknya belum diketahui.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Presiden Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Yusril menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU MD3), Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan nama calon.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” ujar Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).
Meskipun demikian, Yusril belum dapat memastikan kapan pertemuan dengan partai koalisi tersebut akan dilaksanakan. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan sinyal untuk melakukan konsultasi dengan koalisi dalam menentukan dua nama pengganti Gibran. “Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” tambahnya.
Gibran Rakabuming Raka sendiri telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Komentar