Polri Tegaskan Komitmen Berantas Impunitas, Irjen Eko Hadi Dipecat

Polri menyatakan tak ada impunitas bagi pelanggar aturan internal, sejalan dengan pemecatan Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan.

Polri Tegaskan Komitmen Berantas Impunitas, Irjen Eko Hadi Dipecat
Foto: Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko (Rumondang Naibaho/detikcom)

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya untuk memberantas impunitas dan memastikan tidak ada perlakuan istimewa bagi personel yang melanggar aturan internal. Penegasan ini disampaikan menyusul pengumuman hasil sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa penegakan disiplin dan kode etik profesi merupakan upaya berkelanjutan institusi. “Polri terus akan melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran,” kata Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Langkah penindakan internal ini, menurut Trunoyudo, sejalan dengan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengenai gerakan bersih ke dalam. Ia menekankan bahwa integritas setiap anggota adalah pondasi utama kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara. “Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Trunoyudo memastikan bahwa proses penegakan kode etik dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Polri menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh anggota tanpa pandang bulu. “Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” tegasnya.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo ini dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).

Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10 November dan Eko Hadi pada 17 November. Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *