Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan bahwa konstitusi negara menjamin perlindungan seluruh warga, termasuk dari ancaman penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD). Ia menyoroti lonjakan kasus DBD yang terjadi setiap tahun sebagai indikasi perlunya peningkatan kesiapan negara dalam menghadapi dampak kesehatan akibat perubahan iklim.
Penegasan ini disampaikan Lestari saat membuka diskusi bertema “Dialog Kebijakan: Dampak Perubahan Iklim terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan”. Acara yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 bekerja sama dengan Kobar Lawan Dengue dan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, ini bertujuan membahas penanggulangan DBD di tengah tantangan perubahan iklim.
“Aspek kesehatan dan perlindungan setiap warga negara dari ancaman kematian adalah mandat dari konstitusi, termasuk dampak dari merebaknya DBD di tanah air,” ujar Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026). Ia menambahkan bahwa ancaman kematian akibat DBD menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang memiliki target bebas DBD pada 2030.
Lestari mendorong pemerintah untuk menyusun peta risiko dengue yang berbasis proyeksi iklim. Peta tersebut harus disertai langkah pencegahan yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat dan pemanfaatan jejaring multisektor. Ketua Umum Kobar Lawan Dengue, Suir Syam, menambahkan bahwa organisasinya hadir sebagai wadah kolaborasi multisektor untuk mencegah dan mengatasi dampak DBD. Ia menegaskan bahwa setiap kematian akibat DBD seharusnya menjadi pengingat untuk memperkuat upaya pencegahan.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Harbuwono, menekankan pentingnya pencegahan perkembangbiakan nyamuk oleh masyarakat karena dampaknya yang bisa berujung pada kematian. Ia mengungkapkan keprihatinan bahwa Indonesia kini menjadi negara dengan kasus kematian akibat DBD tertinggi di dunia, sehingga komitmen pencegahan harus terus diperkuat. “Butuh keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia bebas DBD di 2030,” tegas Dante.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengapresiasi upaya Kobar dalam membangun ruang dialog lintas sektor. Ia berharap gagasan yang muncul dalam diskusi dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret pencegahan DBD. Nihayatul memaparkan data bahwa pada tahun 2025 tercatat 161.752 kasus DBD di Indonesia dengan 673 kematian dan beban ekonomi mencapai Rp 8,7 triliun per tahun. Ia pun mengajak partisipasi aktif pemangku kepentingan dan masyarakat dalam aksi pencegahan.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menyebutkan bahwa dampak iklim juga menjadi perhatian serius BMKG. Ia menjelaskan bahwa pada puncak musim hujan, penyakit seperti diare dan DBD cenderung menyebar lebih luas karena faktor iklim memiliki kendali terhadap sebaran kasusnya. BMKG memperkirakan perubahan iklim tahun ini dapat memperluas sebaran vektor DBD hingga ke dataran tinggi dan siap mendukung rencana aksi nasional pencegahan DBD melalui penyebaran informasi data iklim terkini.
Peneliti Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, Aditya Lia Romadona, memaparkan bahwa kasus DBD di Indonesia dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang kuat, dengan puncak kasus yang bervariasi di setiap provinsi antara Oktober hingga April. Ia menjelaskan bahwa perubahan iklim memengaruhi sebaran kasus DBD melalui efek panas, kondisi air, dan perilaku masyarakat. Aditya mendorong pengembangan sistem peringatan dini dua tingkat yang melibatkan Kemenkes dan BMKG, serta tindak lanjut yang berjenjang.
Peneliti OUCRU Indonesia, Iqbal Elyazar, memperingatkan bahwa memandang DBD sebagai masalah musiman dapat menimbulkan ancaman serius. Berdasarkan penelitian pada 2018, diduga terdapat 7,8 juta kasus infeksi dengue di Indonesia. “Sehingga saya tidak percaya bila infeksi dengue itu terjadi secara musiman,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kesiapan menghadapi potensi wabah DBD besar di masa depan dan mengingatkan bahwa masih ada waktu enam bulan untuk memberantas sarang nyamuk guna menekan potensi penyebarannya. “Kita harus menyerang ketika masih jentik,” tegasnya.
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI, Sumarjaya, menilai bahwa selain pengobatan, pengembangan surveilans berbasis masyarakat sangat penting untuk mencegah penyebaran virus dengue. Ia mengapresiasi sistem surveilans yang diterapkan saat ini karena hasilnya sejalan dengan fakta lapangan. Menurutnya, pengendalian dengue memerlukan upaya terpadu yang meliputi intervensi pada lingkungan, vektor, dan manusia.
Deputi III Kantor Staf Presiden, Yan Hiksas, mengungkapkan bahwa pada tahun 2014, dampak El Nino menyebabkan 14.000 kematian akibat wabah DBD. Meskipun pada tahun 2025 kematian akibat DBD tercatat 672 jiwa, kasusnya masih mencapai ratusan ribu, dengan beban biaya pengobatan yang ditanggung BPJS mencapai Rp 2 triliun per tahun. Yan berharap adanya metode baru yang lebih baik dan cepat untuk mendeteksi dan mengobati masyarakat yang terpapar virus dengue.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menilai fasilitas kesehatan hingga tingkat puskesmas perlu diperkuat agar mampu menangani kasus DBD dengan baik. Peningkatan diagnosis dan deteksi dini dianggap krusial untuk menekan angka kematian. Menurut Pungkas, pencegahan dan pengobatan yang lebih baik membutuhkan kerja sama dari semua pihak.
Analis Kebijakan Ahli Madya Substansi Kesehatan Dit. SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Heri Supriyanto, menyatakan bahwa perubahan iklim membuat penanggulangan DBD di Indonesia semakin kompleks. Risiko dan wilayah paparan virus dengue meluas, sehingga langkah kuratif saja tidak cukup. Diperlukan langkah promotif dan preventif yang terkoordinasi. Kemendagri berupaya memperkuat muatan perencanaan daerah dengan proses bottom-up dalam pencegahan dan penanggulangan DBD.
Ketua Umum KIN, Sri Rezeki Hadinegoro, menyampaikan bahwa virus dengue bersifat endemis di Indonesia, dengan sekitar 25 persen anak berusia satu tahun sudah pernah terpapar. Ia menjelaskan bahwa iklim mempercepat siklus telur menjadi nyamuk dan memperpanjang masa hidup nyamuk penyebar virus, sehingga ancaman kasus DBD berpotensi meningkat. Sri mendorong pencegahan melalui vaksinasi dengan menjadikannya program nasional.
Diskusi tersebut dimoderatori oleh Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Abdul Kohar. Sambutan pembuka diberikan oleh Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Harbuwono, Ketua Umum Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue dr. H. Suir Syam, M.Kes., MMR, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA. Narasumber lain yang hadir adalah Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, MSc, dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM Aditya Lia Romadona, Ph.D, serta peneliti Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) Indonesia Iqbal Elyazar, SSi, MPH, DPhil. Sebagai penanggap, hadir Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI Dr Sumarjaya, SMK, MM, MFP, CFA, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri Heri Supriyanto, SE, MSi, Ketua Umum Komite Imunisasi Nasional (KIN) Prof Dr Sri Rezeki Hadinegoro, dr SpA(K), serta Deputi III Kantor Staf Presiden Yan Hiksas.
Komentar