Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo kembali menarik perhatian publik. Kali ini, fokus persidangan tertuju pada legalisir fotokopi ijazah strata satu (S-1) milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).
Roy Suryo didakwa menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar mengenai ijazah Jokowi. Jaksa penuntut umum menjerat Roy dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta subsider Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026.
Dalam persidangan sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri telah hadir sebagai saksi dan menegaskan keaslian ijazah S-1 miliknya dari UGM, bahkan turut menunjukkan dokumen tersebut di ruang sidang. Namun, Roy Suryo menyatakan menolak kesaksian tersebut dan terus menggali detail terkait legalisir ijazah.
Pada sidang yang berlangsung Rabu (18/11), Roy Suryo secara spesifik mempertanyakan legalisir fotokopi ijazah Jokowi yang dilakukan pada tahun 2012. Ia menyoroti sosok dekan yang menandatangani legalisir tersebut. “Seingat Bapak ya, kalau itu tadi soft file, penandatangan dari, atau Bapak boleh deh lihat catatan, penandatangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2012 itu siapa? Silakan buka catatannya, boleh, Pak. Terus itu kapan? Di situ ada, karena nggak ada tanggal, itu penanda tangannya siapa?” tanya Roy kepada saksi Binsar ST Siagian, mantan Kabag Teknis dan Hukum KPU DKI Jakarta.
Binsar mengidentifikasi penandatangan legalisir tersebut adalah Dekan Prof. Dr. Ir. Mohammad Na’iem. Ketika ditanya mengenai tanggal legalisir, Binsar mengakui tidak ada tanggal yang tertera pada dokumen tersebut. Roy Suryo kemudian berargumen bahwa Mohammad Na’iem menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM hingga pertengahan tahun 2012. Menurutnya, legalisir yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2012 tersebut tidak sesuai karena seharusnya ditandatangani oleh dekan yang menjabat pada periode tersebut.
“Yang Mulia. Karena Prof Dr Ir Mohammad Na’iem itu, ini penting, ini baru saya katakan di persidangan. Belum ada saya katakan di luar. Hanya menjabat dekan sampai dengan pertengahan tahun 2005-2012. Jadi nanti kalau ternyata Prof Dr Mohammad Na’iem, ini fakta persidangan, itu tanda tangan di situ sudah pertengahan tahun 2012, berarti seharusnya dia tidak berhak lagi menandatangani,” ujar Roy.
Roy melanjutkan, berdasarkan catatannya, pada pertengahan 2012, Dekan Fakultas Kehutanan UGM seharusnya dijabat oleh Dr. Satyawan Pudyatmoko. Ia meminta agar hal ini dicatat dalam berita acara persidangan. Informasi yang dihimpun dari situs resmi UGM mengonfirmasi bahwa Mohammad Na’iem menjabat Dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 2008-2012, dilantik pada 9 Oktober 2008. Sementara itu, Satyawan Pudyatmoko dilantik sebagai Dekan untuk periode 2012-2016 pada 8 Oktober 2012.
Roy Suryo juga mengkonfirmasi dokumen legalisasi ijazah Jokowi tahun 2014 kepada saksi ASN Setjen KPU RI, Bagus Makawaru. Bagus kembali menyebut nama Mohammad Na’iem sebagai penandatangan legalisir tersebut. Roy menekankan kembali bahwa seharusnya Dr. Satyawan Pudyatmoko yang menjabat sebagai dekan pada periode tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Bagus Makawaru menjelaskan bahwa indikator keabsahan dokumen yang dilegalisir di KPU mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku. “Jadi dalam petunjuk teknis yang berlaku di KPU, untuk tanggal untuk legalisir, indikatornya itu kalau misalnya tidak ada tanggal, maka dinyatakan sah,” katanya.
Kuasa hukum Roy Suryo turut mempertanyakan perbedaan legalisir fotokopi ijazah Jokowi untuk keperluan pencalonan presiden pada tahun 2014 dan 2019. Bagus Makawaru, berdasarkan ingatannya, menyatakan bahwa legalisir pada kedua dokumen tersebut berbeda, baik dari segi warna maupun penandatangan. Namun, Bagus mengakui bahwa ia hanya pernah melihat fotokopi ijazah Jokowi yang sudah dilegalisir dan tidak pernah melihat ijazah aslinya secara fisik. Ia juga mengonfirmasi bahwa KPU tidak pernah melakukan verifikasi langsung terhadap ijazah asli Jokowi ke universitas atau pihak terkait lainnya.
Komentar