JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, secara resmi mengusulkan lahan seluas 15 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Usulan ini disampaikan langsung oleh Bupati Barito Timur, Muhammad Yamin, kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Yamin memaparkan kondisi sebaran fasilitas pendidikan di wilayahnya yang masih terbatas. Ia mengungkapkan bahwa saat ini baru terdapat empat Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah, padahal wilayah provinsi tersebut sangat luas dan terbagi menjadi tiga zona. Khususnya di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, belum ada satu pun Sekolah Rakyat yang berdiri, padahal terdapat empat kabupaten di sana.
“Jadi sangat berharap lah SR (Sekolah Rakyat) ini bisa ada di Barito Timur. Selama ini di Kalimantan Tengah baru ada empat Sekolah Rakyat. Sementara wilayahnya sangat luas, terbagi tiga zona, zona barat, zona tengah, dan zona DAS Barito. Khususnya di kawasan DAS Barito ini belum ada, empat kabupaten belum memiliki Sekolah Rakyat,” ucap Yamin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).
Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 15 hektare yang tercatat sebagai aset sah milik daerah. Lahan tersebut diklaim memiliki kontur yang landai, sumber air bersih memadai, serta akses yang baik, menjadikannya lokasi yang sangat cocok untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk memiliki minimal satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten atau kota. Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus proaktif dalam mengusulkan lahan pembangunan fasilitas pendidikan ini.
“Pada prinsipnya, perintah Pak Presiden itu setiap kota/kabupaten minimal harus punya satu Sekolah Rakyat. Jadi, tidak usah khawatir. Kalau syarat-syaratnya sudah clear and clean, pasti akan dibangun,” kata Agus Jabo.
Agus Jabo meminta Pemkab Barito Timur segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, termasuk sertifikat kepemilikan lahan yang definitif atas nama pemerintah daerah dan dipisahkan sesuai luas lahan yang akan digunakan. Mekanisme pemanfaatan lahan nantinya akan menggunakan skema pinjam pakai antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, bukan hibah.
Standar luasan lahan ideal untuk fasilitas pendidikan terintegrasi ini adalah minimal 6,8 hektare, namun 10 hektare akan lebih baik untuk menyediakan faktor pendukung. Agus Jabo menyatakan bahwa lahan seluas 15 hektare yang diusulkan Barito Timur akan sangat bagus jika memungkinkan.
Lebih lanjut, Agus Jabo menyampaikan target pembangunan Sekolah Rakyat berskala nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yaitu 200 sekolah setiap tahunnya. Sebanyak 100 sekolah telah dibangun, dan tahap berikutnya sedang dipersiapkan dengan penyesuaian kapasitas siswa menjadi 2.500 siswa, meningkat dari target sebelumnya 1.000 siswa. Perubahan ini berdampak pada kebutuhan anggaran dan perencanaan.
Ia berharap Barito Timur dapat ikut dalam pembangunan tahun 2027. “Yang penting sekarang persyaratan lahannya segera dilengkapi, terutama sertifikatnya. Kalau sudah jelas, proses selanjutnya bisa kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Agus Jabo juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang menyentuh seluruh anggota keluarga. Anak-anak akan mendapatkan akses pendidikan dan pengasuhan di sekolah berasrama, sementara orang tua mengikuti program pemberdayaan ekonomi.
“Konsepnya, anaknya disekolahkan, rumahnya diperbaiki, dan orang tuanya diberdayakan. Jadi, penanganan kemiskinan tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga secara keseluruhan,” pungkasnya.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Eskop, Tenaga Ahli Menteri Sosial Agustinus Budi Prasetyo, serta jajaran Staf Khusus dan Tenaga Ahli Wakil Menteri Sosial.
Komentar