JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, memberikan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal yang diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto. Safaruddin menyatakan keyakinannya bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut telah melakukan tindakan makar.
Pernyataan ini disampaikan Safaruddin dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Ia menegaskan dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan kepada Kapolri. “Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, Pak, Pak Kapolri, mendukung 1.000% Bapak Kapolri untuk mengungkap ini. Kalau ada urusan-urusan politik, kami dari Fraksi PDI Perjuangan akan mem-backup sepenuhnya untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya. Akar tunggang, akar serabut, akar apa pokoknya semua akar akan diungkap saja semuanya, Pak,” ujarnya.
Safaruddin menekankan pentingnya pengusutan kasus ini hingga tuntas, mencakup pihak yang memerintahkan, melakukan, membantu, hingga pihak yang menerima manfaat dari hasil penyadapan. Ia secara khusus mempertanyakan identitas penerima manfaat tersebut. “Kami akan mendukung sepenuhnya, Pak. Itu tentunya kan klasifikasinya kan ada yang menyuruh, ada yang melakukan, ada yang membantu, dan di sini ada yang penerima manfaat hasil sadapan ini. Siapa orang itu yang penerima manfaat? Pak Listyo Sigit itu kan Kapolri, tidak ada urusan dengan partai politik,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa posisi Presiden sebagai jabatan politik mengindikasikan adanya upaya untuk mengganti Presiden. “Atasannya sendiri, Presiden itu kan jabatan politik. Berarti sudah ada memang untuk mengganti Presiden. Kalau saya lihat mulai dari 2025 sampai 2026 mungkin sebelumnya saja. Mungkin sebelum itu juga, sudah dimulai penyadapan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Safaruddin mengutip Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru terkait makar. Menurut analisisnya, penyadapan terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai persiapan untuk menggulingkan Presiden. “Kalau saya mengacu dari Pasal 160 KUHP yang baru itu, bahwa makar itu adalah niat untuk melakukan serangan atau menjatuhkan Presiden yang telah diwujudkan dengan persiapan. Tidak harus dengan serangan kepada Bapak Presiden, tapi dari persiapan,” paparnya.
Ia menambahkan, “Kalau menurut analisa saya, menyadap Presiden itu suatu sudah masuk persiapan untuk menggulingkan Bapak Presiden. Penyadapan dan itu bukan penyadapan saja ada media sosial mengkondisikan, ada posko-posko yang dibentuk, ada massa yang digerakkan untuk unjuk rasa. Pak Listyo Sigit itu kan sudah jadi pembina di salah satu perkumpulan organisasi.”
Safaruddin mendesak Kapolri untuk tidak hanya melakukan penyelidikan, tetapi juga meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan dan melakukan upaya paksa demi mengumpulkan bukti dugaan makar. “Saya minta lakukan bukan penyelidikan saja Pak Kabareskrim, penyidikannya jadi ada upaya-upaya paksa yang sudah akan dilakukan supaya mendapatkan bukti-bukti bahwa Listyo Sigit cs dan atasannya Listyo Sigit dikenakan pasal makar, Pak. Itu, Pak, jangan ragu-ragu, Pak Kapolri. Komisi III berada di belakang Bapak,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan dukungan penuh Fraksi PDIP terhadap pengusutan kasus tersebut, meyakini adanya upaya makar. “Kami dari Fraksi PDI Perjuangan anggota paling besar di DPR RI ini, Pak mendukung 1.000% kepada Bapak Kapolri. Nggak usah ragu, Pak. Nah, oleh karena itu saya berkeyakinan Pak Listyo Sigit ini beserta seluruh yang sudah dijadikan tersangka ini adalah perbuatan makar. Sekali lagi, makar,” ungkapnya.
Safaruddin juga meminta agar sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit digelar lebih dahulu sebelum anggota lainnya. Ia bahkan meminta sidang etik tersebut dilaksanakan pada pekan ini. “Saya minta kepada Pak Kapolri agar Pak Listyo Sigit dulu yang disidangkan kode etik itu, baru yang lain-lain. Nah, kapan itu Pak Listyo Sigit, Pak? Saya minta minggu ini sudah disidangkan kode etik Pak Listyo Sigit itu,” katanya.
Menurutnya, Polri seharusnya menggelar sidang etik untuk Jenderal Listyo Sigit terlebih dahulu sebagai langkah awal pengungkapan kasus. “Komandannya dulu, Pak. Komandannya dulu di ditumbangkan baru yang lain-lain, Pak. Kepalanya dulu. Pak Sigit saja sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya sudah kepalanya dulu disidangkan kode etik gitu loh, Pak. Ya. Nah, makar dengan hukuman Nah, saya minta itu kan di Pasal 191 KUHP makar dengan diancam hukuman pidana mati. Saya minta empat-empatnya itu dikenakan pidana mati,” lanjut dia.
Ia meyakini Jenderal Suyudi memiliki kekuatan untuk bertindak tegas dan mengutip Surah Az-Zalzalah ayat 7-8 mengenai balasan atas setiap perbuatan manusia, baik maupun buruk. “Kalau kita mati di dalam menegakkan aturan-aturan yang ada ini, kebenaran yang kita, itulah yang kita cari semua. Kita akan mati syahid, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa may ya’mal miṡqāla żarratin khairay yarah. Wa man ya’mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan dan barang siapa berbuat keburukan akan dibalas oleh Tuhan walaupun itu sebesar zarah. Jadi nggak usah takut, Pak,” tuturnya.
Komentar