Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui Panitia Ad Hoc-nya telah memulai pembahasan krusial mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden RI untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Dalam rapat perdana, panitia ini menetapkan target utama, kerangka kerja intensif, serta agenda penerimaan usulan nama calon dari Presiden.
Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto, menjelaskan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, Panitia Ad Hoc memiliki dua tugas pokok. Pertama, menyusun rancangan Ketetapan MPR RI (Tap MPR RI) terkait pengangkatan calon Wakil Presiden RI. Kedua, merancang mekanisme pemilihan dan pelantikan.
“Mekanisme pemilihan, pelantikan, dan seterusnya itu sudah dibatasi tenggat waktunya, harus sampai 8 Desember selesai. Berarti 8 Desember itu sudah siap,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis pada Jumat (20/11/2026).
Pembahasan awal ini diwarnai dinamika dan perdebatan substantansial. Panitia mempertimbangkan berbagai skenario teknis, termasuk langkah antisipasi jika salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden menyatakan tidak bersedia, serta detail teknis surat suara seperti mekanisme coblos, tanda tangan, atau cap jempol.
Mengingat tenggat waktu yang ketat sebelum Rapat Paripurna pada 9 Desember, rapat Panitia Ad Hoc akan berlangsung secara maraton. Untuk mempercepat proses, pimpinan akan segera mengadakan rapat lanjutan dengan anggota yang telah disepakati.
“Ini adalah rapatnya para ahli hukum, perdebatannya panjang dan mendalam. Ini krusial karena peristiwa ini merupakan peristiwa langka yang perlu juga memperlakukan pembaruan pengaturan di dalam pasal-pasal maupun konstitusi,” kata Bambang.
Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI, Benny K. Harman, menegaskan mandat dari Majelis untuk menuntaskan perancangan ketetapan mekanisme tata cara pemilihan serta rancangan pelantikan dan pengangkatan Wakil Presiden. Benny menyatakan bahwa Presiden mengajukan dua nama yang kemudian dipilih anggota sesuai konstitusi.
“Bagaimana mekanisme itu Sesuai dengan konstitusi, Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota, itu ketentuan menurut konstitusi kita. Tugas yang kedua itu adalah menyiapkan rancangan tentang pelantikan dan pengangkatan Wakil Presiden,” jelas Benny.
Ia menambahkan bahwa rapat perdana yang dipimpinnya bersama Sekretaris Panitia Ad Hoc Abidin Fikri akan berlanjut pada Senin mendatang dengan prinsip keterbukaan publik.
“Ini peristiwa langka, bahkan pertama kali dalam sejarah Indonesia, karena itu kami diwanti-wanti oleh pimpinan majelis untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Benny.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan bahwa Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah menerima sinyal komunikasi dari Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden diperkirakan akan menyampaikan dua nama calon pada Rabu, 25 November mendatang, dengan waktu penyerahan yang masih akan ditetapkan.
Penerimaan dua nama calon tersebut rencananya akan dilakukan di Ruang Delegasi atau Ruang Rapat Gabungan dengan tata upacara kehormatan penuh, melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan majelis. Seluruh rangkaian kerja Panitia Ad Hoc ditargetkan tuntas sebelum Rapat Paripurna pada 9 Desember.
Rapat Panitia Ad Hoc juga menyepakati susunan peran para anggota, termasuk Agun Gunandjar Sudarsa sebagai Wakil Ketua I, Sarifuddin Sudding sebagai Wakil Ketua II, Sugeng Suparwoto sebagai Wakil Ketua III, Abidin Fikri sebagai Sekretaris, Hindun Anisah sebagai Wakil Sekretaris, Wihadi Wiyanto sebagai Bendahara, Amaliah sebagai Wakil Bendahara, serta Hj. Ledia Hanifa Amaliah sebagai Wakil Bendahara.
Komentar