Mendagri Tekankan Peran Krusial Pemda dalam Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Mendagri Tito Karnavian tegaskan pentingnya peran pemda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, fokus pada konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi.

Mendagri Tekankan Peran Krusial Pemda dalam Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Foto: Kemendagri

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan peran strategis pemerintah daerah (pemda) dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, keberhasilan ekonomi Indonesia merupakan akumulasi kinerja dari seluruh daerah, bukan hanya bergantung pada pemerintah pusat.

Penekanan ini disampaikan Mendagri saat memberikan arahan dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku yang bertajuk ‘Daerah Kuat Indonesia Berdaulat’ di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Jumat (20/11/2026).

“Upaya (mendorong pertumbuhan) nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.

Mendagri menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju berkat kekayaan sumber daya alam, jumlah tenaga kerja produktif, luas wilayah, serta posisi geografis yang strategis. Potensi ini perlu dikelola secara optimal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tito menguraikan empat komponen utama yang menjadi acuan pemda dalam merumuskan kebijakan dan mengukur perkembangan ekonomi wilayahnya. Keempat komponen tersebut adalah konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta ekspor neto (nilai ekspor dikurangi impor).

Khusus pada komponen konsumsi rumah tangga, Tito mengidentifikasi daya beli masyarakat sebagai indikator krusial. Konsumsi yang kuat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, konsumsi yang rendah dapat mengindikasikan adanya masalah daya beli, pengangguran, dan kemiskinan.

Oleh karena itu, Mendagri mendorong pemda untuk mengoptimalkan belanja pemerintah agar peredaran uang di masyarakat meningkat sekaligus menggerakkan roda ekonomi. Ia menegaskan bahwa penyerapan anggaran daerah tidak cukup hanya terserap, melainkan harus memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi.

Tito juga menyoroti urgensi penciptaan iklim investasi yang kondusif. Ia mengimbau para kepala daerah untuk mempermudah perizinan, memperkuat pelayanan publik, serta memberantas praktik pungutan liar yang kerap menjadi hambatan investasi.

Investasi, lanjut Tito, berpotensi membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan berbagai sektor, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perdagangan, perhotelan, hingga pariwisata. Selain itu, ia mendorong daerah untuk mengembangkan produk unggulan melalui hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar ekspor.

Sebagai contoh, Tito menyebut pengembangan produk kelapa di Maluku Utara yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI. “Harus punya kreativitas seperti itu, dan di daerah lain juga seperti itu kita minta setiap dari produk, upayakan produk ini memiliki nilai tambah dan bisa diekspor,” jelasnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik RI (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, perwakilan pemda se-wilayah Nusa Tenggara dan Maluku, serta pejabat terkait lainnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *