JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya menjadikan forum kolaborasi pencegahan korupsi di daerah lebih dari sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebagai upaya konkret untuk menutup celah penyimpangan. Langkah ini sejalan dengan dorongan Kemendagri agar pemerintah daerah terus meningkatkan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, yang mewakili Mendagri dalam acara Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada Kamis (19/11/2026). Forum tersebut mempertemukan Kemendagri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Acara ini dihadiri oleh Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara, pimpinan DPRD provinsi, bupati/wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, sekda, inspektur, dan kepala perangkat daerah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda membacakan Pakta Integritas Antikorupsi. Pembacaan pakta integritas ini dilanjutkan dengan penandatanganan oleh seluruh bupati, wali kota, dan ketua DPRD kabupaten/kota di kedua provinsi sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Pertemuan ini harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola, membangun integritas, dan mencegah penyimpangan sejak awal,” ujar Stafsus Mendagri, Kastorius Sinaga. Kegiatan di Maluku ini merupakan bagian dari rangkaian koordinasi Kemendagri yang mencakup 10 klaster wilayah dan 32 provinsi di luar Papua. Langkah ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta perannya dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Kastorius memaparkan peta risiko untuk memastikan konsultasi tidak hanya berhenti pada imbauan. Terdapat delapan area prioritas perbaikan yang diidentifikasi, meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah. Perhatian khusus juga diberikan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hibah dan bantuan sosial, pokok pikiran DPRD, bantuan keuangan, proyek strategis daerah, dana desa, tata kelola sumber daya alam, serta program prioritas nasional di daerah.
Ia menguraikan empat akar risiko korupsi di daerah: faktor kepemimpinan dan politik, kebijakan dan tata kelola, pengawasan dan akuntabilitas, serta data dan integritas. Biaya politik yang tinggi, relasi transaksional, dan konflik kepentingan antara kepala daerah, DPRD, birokrasi, serta penyedia diidentifikasi sebagai pintu masuk terjadinya penyimpangan. Selain itu, data pengawasan yang tersebar dan belum terintegrasi juga menghambat deteksi dini.
Data KPK per Oktober 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 227 kepala daerah dan wakil kepala daerah, 31 gubernur dan wakil gubernur, serta 196 bupati, wali kota, dan wakilnya, tersangkut kasus korupsi antara tahun 2004 hingga 2026. Pemetaan area rawan untuk periode 2025-2026 menempatkan pengadaan barang/jasa sebagai area dominan dengan proporsi 61,1 persen dan nilai perkara Rp7,3 miliar, diikuti oleh manajemen ASN sebesar 27,8 persen, dan pengelolaan keuangan sebesar 11,1 persen.
“Korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan peristiwa terisolasi, melainkan persoalan yang berulang dari tahun ke tahun,” tegas Kastorius. Oleh karena itu, pencegahan diprioritaskan pada perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, dan pengendalian konflik kepentingan. Sikap Kemendagri dalam hal ini, menurut Kastorius, tidak pernah berubah.
“Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak pernah lelah mengingatkan para kepala daerah: jauhi korupsi, karena jabatan adalah amanah, bukan kesempatan. Beliau juga terus menekankan peningkatan kualitas belanja daerah. Setiap rupiah APBD adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata, sekaligus menopang terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Untuk mengukur efektivitas forum, Kemendagri meminta agar hasilnya diterjemahkan menjadi enam langkah nyata di daerah. Langkah-langkah tersebut meliputi: memetakan risiko pada delapan area prioritas dan sektor khusus; memperkuat pengendalian sejak perencanaan hingga pembayaran; menempatkan APIP sebagai pemberi peringatan dini dan mitra strategis pimpinan daerah dengan tetap menjaga independensinya; mengintegrasikan data pengawasan serta menuntaskan pengaduan dan rekomendasi; menyusun rencana aksi terukur yang dilengkapi penanggung jawab, tenggat waktu, dan bukti penyelesaian; serta memantau secara berkala.
“Komitmen bersama yang hari ini ditandatangani tidak boleh berhenti pada penandatanganan. Komitmen itu harus terlihat dalam tindakan, keputusan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Kastorius menambahkan bahwa keberhasilan pencegahan tidak diukur dari jumlah acara, melainkan dari perbaikan tata kelola, penurunan risiko, penyelesaian akar masalah, dan pemulihan kerugian negara. Ia juga mengingatkan peran DPRD melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar setiap alokasi APBD disusun secara transparan dan sesuai kebutuhan warga.
Kastorius menekankan bahwa pencegahan korupsi pada akhirnya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. “Pemimpin harus berani membuka proses, menerima pengawasan, dan mengendalikan konflik kepentingan. Mari pastikan setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.
Komentar