Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nasrun merinci sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah. Langkah ini diambil untuk mencegah risiko gagal bayar di masa mendatang.
Nasrun mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal yang dihadapi. Persyaratan penerbitan ini, menurutnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.
“Untuk penerbitan obligasi daerah, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan administrasi, persyaratan keuangan daerah, dan persyaratan kelayakan untuk penerbitan obligasi,” ujar Nasrun dalam sebuah diskusi panel di Jakarta.
Dari aspek keuangan, Nasrun menjelaskan bahwa batas maksimal pembiayaan utang daerah tidak boleh melebihi 75 persen dari jumlah pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya. Selain itu, rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang atau debt service coverage ratio (DSCR) ditetapkan minimal 2,5.
Formula penghitungan DSCR diukur dari pendapatan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya dikurangi belanja pegawai, kemudian dibagi dengan total kewajiban pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya. Pemerintah daerah juga diwajibkan melampirkan laporan keuangan dengan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun terakhir.
Sementara itu, dari sisi administrasi dan perencanaan, proyek yang akan dibiayai wajib berorientasi pada penyediaan sarana dan prasarana publik yang produktif. Contohnya termasuk rumah sakit, sistem penyediaan air minum (PDAM), hingga infrastruktur transportasi. Rencana kegiatan tersebut harus sudah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, hingga Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan.
“Kelengkapan dokumennya harus ada salinan berita acara pelantikan kepala daerah, kerangka acuan kegiatan yang telah mendapat reviu dari APIP, serta dokumen studi kelayakan atau DED (Detailed Engineering Design),” jelas Nasrun.
Apabila seluruh dokumen dinyatakan lengkap, Kemendagri akan menerbitkan pertimbangan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja setelah menerima surat tanda terima. Tembusan pertimbangan ini kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan resmi sebelum pemerintah daerah dapat menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang obligasi daerah dan Peraturan Daerah (Perda) tentang dana cadangan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada satu pun pemerintah daerah yang berhasil merealisasikan penerbitan obligasi daerah. Upaya yang pernah dilakukan sejumlah daerah sebelumnya terkendala oleh belum adanya persetujuan DPRD, masalah perizinan, hingga kesiapan proyek.
Padahal, kebutuhan akan alternatif pembiayaan daerah sangat mendesak. Nufransa memaparkan, rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nasional baru mencapai 28,5 persen, sementara ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat masih sebesar 65 persen. Akibat tingginya porsi belanja wajib (mandatory spending), rata-rata alokasi belanja modal daerah hanya tersisa 16,2 persen.
Nufransa mengingatkan bahwa lolosnya persyaratan administratif dan fiskal di awal hanyalah pintu masuk. Tantangan sesungguhnya terletak pada keberlanjutan fiskal dan tata kelola selama tenor obligasi berjalan, yang umumnya berjangka panjang hingga 5 sampai 10 tahun dan melampaui masa jabatan kepala daerah.
“Ketika sebuah perusahaan mau go public, ini kan sama mau go public, tapi caranya dengan mengeluarkan surat utang, pasti dia harus good governance, pengelolaannya transparan, akuntabilitas terjaga. Kalau enggak ya enggak laku,” tegas Nufransa.
Nufransa menambahkan, pemerintah pusat secara aturan tidak memberikan penjaminan atas obligasi daerah. Oleh karena itu, pemda bertanggung jawab penuh atas pembayaran pokok dan kupon. Pemda wajib membentuk unit pengelola khusus atau project management office (PMO) serta menyisihkan dana cadangan secara disiplin.
Komentar