Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk segera mempercepat realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyoroti masih rendahnya tingkat belanja di beberapa daerah meskipun penerimaan daerah sudah cukup tinggi.
Pernyataan ini disampaikan Tito saat Forum Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Jakarta Selatan pada Jumat (20/11/2026). Menurutnya, anggaran yang tersedia harus segera dibelanjakan demi kepentingan masyarakat luas.
Sebagai contoh, Tito menyebutkan Maluku Utara yang memiliki pendapatan daerah mencapai 93%, namun realisasi belanjanya baru menyentuh angka 62%. Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap jajaran di pemda yang dinilai lambat dalam mengeksekusi anggaran.
“Kalau dia PAD yang tinggi itu kerjaannya Kadispenda, pertahankan kalau tinggi seperti ini. Tapi kalau lemot seperti ini 62%, Kadispenda-nya pertahankan kepala BPKAD-nya pertahankan bedah kadis-kadis mana yang membuat ini jadi 62%,” ujar Tito.
Hal serupa juga terjadi di Papua Tengah, di mana pendapatan daerah sudah mencapai 90% namun realisasi belanja baru 47%. Tito mengingatkan bahwa dana tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sektor pariwisata, hingga perbaikan pasar.
“Rakyat Anda membutuhkan uang itu untuk dijadikan proyek pembangunan sekolah, kesehatan, UMKM, pariwisata, pasar-pasar diperbaiki. Jangan disimpan di bank. Ini disimpan di bank kalau begini,” tegasnya.
Mendagri menjelaskan bahwa belanja pemerintah daerah merupakan salah satu motor penggerak perekonomian. Di beberapa daerah, terutama yang sektor swastanya belum kuat, belanja pemerintah menjadi tumpuan utama. Sebaliknya, daerah dengan sektor swasta yang sehat akan menunjukkan pendapatan daerah yang tinggi.
“PAD itu menunjukkan bahwa swastanya hidup atau tidak. PAD yang tinggi seperti Jakarta 80%, Kaltim 75%, Banten 74% menunjukkan ekonomi swasta mereka hidup. Karena PAD itu berasal dari terutama pajak dan retribusi dari dunia swasta. Nah jadi kalau seandainya hidup pajaknya tinggi retribusinya dapatnya tinggi berarti swastanya hidup,” papar Tito.
Selain mempercepat penyerapan anggaran, Tito juga mendorong pemda untuk mempermudah iklim investasi. Ia menekankan pentingnya memberikan karpet merah kepada investor, baik dari dalam maupun luar negeri, karena masuknya investasi dapat membuka lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.
“Dubai tidak lebih dari 5 hari, di New Zealand tidak lebih dari 2-3 hari orang berusaha dapat izin, di Singapura bahkan bisa satu hari dua hari saja. Tolong kepala-kepala daerah ini berikan karpet merah karena jangan mikirnya sekarang. Mikirnya nanti akan ada lapangan kerja, ekonomi akan berputar ketika swasta-swasta ini hidup, kafe-kafe, restoran, hotel hidup, UMKM hidup,” tutupnya.
Komentar