JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, pada Selasa (17/11) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Kota Bekasi. Pemeriksaan ini terkait dengan kerja sama operasi (KSO) antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP yang berlangsung dari tahun 2009 hingga 2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa Tri Adhianto dijadwalkan memberikan keterangan di Gedung Bundar sekitar pukul 10.00 WIB. Kasus ini berawal dari dugaan penyimpangan tata kelola BUMD Kota Bekasi terkait KSO dengan PT Pertamina EP, yang melibatkan pengelolaan sumur migas di Kota Bekasi melalui kerjasama dengan pihak swasta atau perusahaan asing.
Anang menjelaskan bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut diduga kuat melanggar berbagai mekanisme aturan dan perizinan. “Nah, dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua,” ujar Anang pada Jumat (18/9) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa syarat-syarat kerja sama, termasuk izin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diabaikan. Hal ini berakibat pada kerugian yang seharusnya menjadi keuntungan, namun justru berujung pada defisit.
Dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi ini ditaksir telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan, diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. Kerugian tersebut tidak hanya membebani anggaran daerah melalui Perusahaan Daerah (Perusda), tetapi juga dialami oleh PT Pertamina.
Hingga kini, Kejaksaan Agung belum mengumumkan secara resmi adanya penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Komentar