JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan adanya dua jalur dalam proses penyadapan di internal Polri. Dua jalur tersebut adalah jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai ‘jalur atensi’. Suyudi menduga bahwa jalur atensi inilah yang digunakan untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan oleh Jenderal Suyudi saat rapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Ia menjelaskan bahwa penyadapan melalui jalur resmi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Proses ini diawali dengan surat permohonan dari penyidik yang harus dilengkapi dengan laporan polisi, resume, analis, dan chat. Selanjutnya, dilakukan verifikasi persetujuan secara berjenjang hingga pelaksanaannya oleh tim TSU.
Sementara itu, jalur atensi diduga berjalan tanpa adanya surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan dari pengadilan. Suyudi menyatakan bahwa jalur inilah yang diduga digunakan oleh sejumlah pejabat, termasuk Sigit dkk. “Kedua, jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan,” ujarnya.
Perintah penyadapan melalui jalur atensi ini diduga disampaikan secara lisan atau melalui pesan WhatsApp oleh Ahrie Sonta, yang saat itu menjabat sebagai Kabagmon. Menurut Suyudi, perintah tersebut diduga diterima Ahrie Sonta setelah mendapat instruksi dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perintah itu kemudian dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan oleh tim TSU.
Kapolri Jenderal Suyudi menambahkan bahwa kedua jalur penyadapan tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini berpotensi membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi.
Ia menekankan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri secara spesifik mengatur bahwa penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis dari penyidik. Selain itu, penyadapan harus dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan dan memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku. Hasil penyadapan juga hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, dan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan serta dilengkapi berita acara.
“Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” imbuh dia.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka tersebut di antaranya adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta. Perkembangan terbaru, penyidik juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebutkan bahwa para tersangka terindikasi melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia. “Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Selain terhadap Presiden, para tersangka juga diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lain, jurnalis, hingga pengusaha. “Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Penyadapan tanpa prosedur hukum ini diduga berlangsung sepanjang tahun 2025-2026. Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka. Ahrie Sonta sendiri telah diberhentikan dari institusi Polri.
Komentar