JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memegang peran krusial dalam menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut bertujuan untuk menguasai kembali manfaat sumber daya alam agar 70 persen hasilnya dapat dinikmati oleh negara. Syahganda menilai langkah kepolisian sangat penting untuk mengambil kembali kekayaan negara yang selama ini dikelola secara ilegal.
Instruksi mengenai pemanfaatan hasil tambang ini sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026). Presiden Prabowo menekankan keinginannya agar 70 persen dari aset bangsa dapat ditarik kembali keuntungannya demi kemakmuran rakyat.
“Tentu saya mengetahui juga bahwa Bapak Kapolri ini menjadi tulang punggung Bapak Presiden untuk menuntaskan kerja-kerja berat Bapak Presiden dalam konteks apa yang dibidangkan Bapak Presiden di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70% dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70% setidaknya kemakmuran rakyat,” ujar Syahganda usai audiensi dengan Kapolri di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026).
Syahganda menambahkan, arahan dari Presiden Prabowo tersebut merupakan mandat bagi Polri sebagai institusi penegak hukum. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melanggar aturan dan merugikan negara diharapkan dapat segera ditindak secara hukum. “Jadi itu pekerjaan yang sangat besar bagi Bapak Kapolri tentunya atas perintah Bapak Presiden untuk mengambil kembali resources bangsa ini yang selama ini dikelola secara ilegal,” sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa pihaknya akan segera menentukan target prioritas penindakan melalui Bareskrim maupun jajaran terkait. Pemetaan ini akan dilakukan untuk mengidentifikasi sektor mana yang menjadi prioritas.
“Itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi kepada wartawan.
Kapolri menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk menindak berbagai praktik ilegal yang merugikan negara. Namun, ia juga memastikan bahwa perusahaan atau pelaku usaha yang beroperasi secara sah akan tetap dikawal demi menjaga kondusivitas iklim investasi nasional.
“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung,” ujar Suyudi. Ia menambahkan, “Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan.”
Komentar