JAKARTA – Polri secara resmi memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Irjen Eko Hadi Santoso. Keputusan ini diambil setelah Irjen Eko Hadi Santoso terbukti melakukan perbuatan tercela terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi putusan tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso telah menyatakan akan mengajukan banding.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa mekanisme banding telah diatur dalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Ia menyatakan bahwa Polri akan membentuk komisi banding khusus untuk meninjau pengajuan banding yang diajukan oleh Irjen Eko Hadi Santoso.
“Sebagaimana Pasal 69 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut,” ujar Brigjen Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Brigjen Trunoyudo menambahkan bahwa hasil dari sidang banding tersebut akan diumumkan lebih lanjut setelah prosesnya selesai. “Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding, bagaimana mekanismenya aturannya, tetapi hasil putusannya kita tunggu akan kita sampaikan lebih lanjut,” jelasnya.
Saat ini, Irjen Eko Hadi Santoso telah kembali menjalani masa penahanan di Markas Komando (Mako) Brimob. “Kemudian betul tadi dengan putusan secara salah satunya adalah sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yakni yang dipidana oleh Bareskrim,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada Selasa (10/11), Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta yang juga berujung pada sanksi PTDH. Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) memutuskan Ahrie Sonta melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik. “Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” imbuhnya. Ahrie Sonta juga mengajukan upaya banding atas putusan pemecatan tersebut.
Komentar