JAKARTA – Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) telah selesai menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hasil sidang memutuskan Eko dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri.
Sidang etik yang digelar di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (17/11/2026) berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Sekira pukul 18.46 WIB, Eko terlihat digiring keluar dari Gedung Propam Polri dengan mengenakan baju tahanan berwarna biru. Tangan Eko terikat kabel ties dan setengah wajahnya tertutup masker hitam.
Eko digiring keluar oleh sejumlah personel Brimob dan Propam Polri. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya tertunduk saat naik menuju mobil tahanan. Diketahui, Eko akan kembali ditahan di Mako Brimob Polri.
Sebelumnya, saat mengikuti sidang KKEP, Eko masih tampak mengenakan seragam dinas Polri dengan dua bintang tersemat di bahu kiri dan kanan, yang menandakan pangkatnya sebagai Inspektur Jenderal Polisi (Irjen). Polri diketahui telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Keempat tersangka tersebut adalah Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025.
Komentar