Jakarta – Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Eko Hadi terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat yang berkaitan dengan akses ilegal dan penyadapan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa dalam putusan sidang KEPP, terduga pelanggar EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal. “Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Eko Hadi dinyatakan melanggar sejumlah pasal dalam Peraturan Polri. Polri telah memeriksa sembilan saksi dalam proses sidang etik tersebut.
Pasal yang dilanggar meliputi Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto Pasal 1 ayat (1) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (1), dan/atau Pasal 8 huruf c, dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf d, dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf f, dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sebelumnya, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Dua perwira tinggi lainnya, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS), juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Dalam perkembangan kasus, penyidik menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan bahwa para tersangka terindikasi melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11). Selain Presiden, para tersangka juga diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh politik lain, jurnalis, pengusaha, pejabat negara, tokoh organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Komentar