Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menyarankan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Rio, langkah mundur tersebut akan jauh lebih terhormat dan bermartabat dibandingkan dengan proses pemakzulan.
“Lebih baik Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ini jauh lebih terhormat dan bermartabat daripada dimakzulkan yang akan menguras energi bangsa ini,” ujar Rio di sela agenda Konsolidasi Tim Task Force DPP Partai Hanura dengan DPD, DPC dan anggota Dewan Se-Provinsi Papua Selatan di Merauke, Selasa (10/11/2026).
Rio berpendapat bahwa jika Gibran memilih untuk melepas jabatannya, langkah tersebut akan diapresiasi oleh masyarakat. Pengunduran diri secara sukarela dinilai sebagai sikap kesatria seorang politisi muda yang lebih mengutamakan keutuhan rakyat daripada ambisi mempertahankan kekuasaan.
“Jika Mas Gibran memilih mundur secara ksatria demi menyelamatkan jalannya roda pemerintahan dan mendinginkan suhu politik nasional, sejarah akan mencatatnya sebagai seorang negarawan sejati. Ini akan membuktikan bahwa generasi muda berani bertanggung jawab, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan rela berkorban demi masa depan republik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rio menjelaskan bahwa jika Gibran dipaksakan untuk bertahan dan proses tersebut berujung pada perdebatan sengit Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR hingga persidangan di Mahkamah Konstitusi, situasi politik nasional dikhawatirkan akan terbelah dalam polarisasi yang tidak produktif.
“Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik global yang berat. Presiden Prabowo Subianto membutuhkan stabilitas untuk bekerja menyejahterakan rakyat. Jangan sampai energi bangsa ini habis berbulan-bulan hanya untuk memperdebatkan polemik yang penyelesaian hukumnya sudah terang benderang,” tegasnya.
Desakan pengunduran diri ini menguat setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) nomor 742 K/TUN/2026 yang terkait perkara tata usaha negara. Putusan yang diketok pada Jumat (30/10/2026) lalu tersebut membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan mengabulkan gugatan pemohon, Subhan Palal. Melalui vonis ini, MA secara resmi menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah SMA luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.
Vonis kasasi MA tersebut juga memperkuat fakta persidangan sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Majelis hakim konstitusi saat itu menegaskan bahwa mereka tidak menemukan bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah kelulusan setara SMA di Indonesia. Dokumen yang dilampirkan hanya berupa Certificate of Attendance dari Singapura, yang dinilai bukan merupakan bukti kelulusan atau surat tanda tamat belajar yang sah.
Komentar