JAKARTA – PDI Perjuangan menanggapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai bahwa pengunduran diri tersebut tidak boleh menghapus kewajiban untuk mengevaluasi proses kelembagaan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi. Menurutnya, persoalan pengunduran diri Gibran bukan sekadar menyangkut pergantian pejabat negara, melainkan juga menyentuh aspek legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyat.
“Setiap proses politik yang menyangkut kepemimpinan nasional harus tunduk pada prinsip keadilan, kesetaraan warga negara, dan kepentingan rakyat yang diperoleh melalui Pemilu yang demokratis, jujur dan adil,” jelas Hasto.
Hasto lantas menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum dan pendidikan wakil presiden. Ia meminta putusan kedua lembaga tersebut ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum.
“Ketua Umum PDI-P, Prof Dr. Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak seorang pun dapat berada di atas hukum dan konstitusi,” kata Hasto, mengutip pernyataan Megawati.
Lebih lanjut, Hasto menekankan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dibangun berdasarkan prosedur hukum. Menurutnya, demokrasi juga harus mengedepankan moral dan keteladanan pemimpin. Ia menambahkan, jabatan publik bukanlah instrumen ambisi pribadi, apalagi sarana reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan.
Hasto juga mengingatkan seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan negara saat kepercayaan publik dipersoalkan. “Ketika kepercayaan publik dipersoalkan, seorang pemimpin berkewajiban mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan dirinya,” katanya.
PDI Perjuangan mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan peristiwa ini sebagai momentum koreksi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan, penguatan independensi lembaga negara, supremasi hukum serta pemulihan etika demokrasi. “Republik ini harus dijaga dengan konstitusi, dipimpin dengan nurani, dan diabdikan sepenuhnya kepada rakyat,” sambung Hasto.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR menyatakan akan menindaklanjuti surat tersebut. Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi kedatangan Gibran untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Komentar