Partai Gerindra akan menggelar rapat internal pada hari ini, Selasa (10/11/2026), untuk membahas dinamika politik terkini, khususnya terkait putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan tidak sah. Partai berlambang kepala garuda ini menyatakan sikapnya akan menghormati hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lainnya.
Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyampaikan bahwa fraksi partainya terbuka untuk menerima aspirasi yang berkembang dari masyarakat. Ia mengakui adanya aspirasi kuat dari publik agar polemik mengenai ijazah Gibran dapat segera ditindaklanjuti oleh parlemen. Kamrussamad menegaskan bahwa Gerindra memandang persoalan ini penting untuk disikapi secara serius, sesuai dengan kaidah konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
Lebih lanjut, Kamrussamad menyatakan bahwa Fraksi Gerindra akan menghormati aspirasi yang datang dari lintas fraksi di DPR. Ia menjelaskan bahwa Gerindra tidak akan menghalangi partai lain yang ingin menggunakan hak menyatakan pendapat, hak angket, atau usulan lain yang dianggap perlu. Perkembangan dinamika di dalam sidang paripurna pada pagi hari ini akan dicermati dengan seksama.
Kamrussamad menegaskan komitmen Gerindra untuk berpihak pada konstitusi. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, kader Gerindra di DPR belum menerima perintah khusus terkait penanganan isu Gibran. “Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota. Jadi bagi Gerindra demokrasi senantiasa dijunjung tinggi di internal maupun juga di eksternal,” ujarnya.
Komentar