JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh lainnya. Ia secara spesifik meminta agar aktor intelektual di balik aksi tersebut dapat diungkap.
Rudianto menekankan bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara luar biasa. Jika penyadapan tersebut terindikasi mengarah pada tindakan makar, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapapun pelakunya.
“Langkah-langkah yang harus dilakukan juga harus langkah-langkah yang luar biasa. Kalau kemudian ingin menemukan bahwa ini bisa mengarah ke makar, maka ya jangan pandang bulu. Tegakkan hukum, ya. Siapapun pelakunya, maka dia harus mempertanggungjawabkan pula secara hukum,” ujar Rudianto dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Rudianto, penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan pelanggaran konstitusi yang serius. Oleh karena itu, setiap tindakan ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan nasional maupun pelaksanaan tugas konstitusional Presiden harus ditangani dengan sangat serius oleh aparat penegak hukum.
“Ini sangat fatal. Dan kita berharap, siapapun atau aktor yang terlibat, baik pelaku lapangan, aktor intelektual, dan dalangnya, itu bisa didalami dan diungkap, dibongkar oleh Bareskrim Polri,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pengusutan harus dilakukan sampai tuntas, mencakup siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan, siapa yang memfasilitasi, dan siapa aktor intelektual di balik perbuatan tersebut. Rudianto tidak ingin hanya pelaku lapangan yang diproses, sementara otak di baliknya tidak tersentuh.
Selain itu, Rudianto juga meminta agar penyidik secara transparan menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik. Ia mengapresiasi langkah Polri yang telah berhasil membongkar kasus yang diduga melibatkan empat jenderal tersebut.
“Negara tidak boleh kalah terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan ilegal ini dilaporkan terjadi sejak tahun 2025.
Komentar