Delapan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo Minta Perlindungan LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan perlindungan dari saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Delapan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo Minta Perlindungan LPSK
Foto: Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (Dwi Rahmawati/detikcom).

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melaporkan peningkatan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hingga Kamis (12/11/2026), tercatat ada delapan saksi yang telah mengajukan permohonan tersebut.

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, menyatakan bahwa semua permohonan yang masuk masih dalam tahap penelaahan. Saat ini, para pemohon masih berstatus sebagai saksi. “LPSK menerima 8 (delapan) permohonan pelindungan terkait tindak pidana penyadapan hingga Kamis (12/11). Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi, dan LPSK masih dalam proses penelaahan,” ujar Sri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).

Hingga kini, belum ada satupun dari saksi maupun tersangka yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Sri menegaskan bahwa semua permohonan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator,” ungkapnya.

Koordinasi dengan Polri

LPSK akan melakukan penelaahan mendalam untuk menentukan jenis perlindungan yang paling dibutuhkan oleh para saksi. Setelah itu, LPSK akan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). “Seluruh permohonan yang masuk saat ini masih dalam proses penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi dan pendalaman terkait kebutuhan pelindungan para Pemohon,” jelasnya.

Proses penelaahan ini akan mempertimbangkan berbagai aspek krusial, termasuk signifikansi keterangan yang akan diberikan saksi, tingkat potensi ancaman yang mereka hadapi, serta situasi khusus yang mungkin dialami oleh saksi dan/atau korban. “Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban,” tambahnya.

Sebelumnya Enam Permohonan

Sebelumnya, pada Selasa (10/11), Ketua LPSK, Achmadi, telah menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima enam permohonan perlindungan. Proses penelaahan terhadap permohonan tersebut telah dimulai sejak 6 November 2026.

Achmadi menjelaskan bahwa penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK juga akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat kerentanan para saksi dan bentuk perlindungan yang dibutuhkan.

LPSK membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring dengan perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. “Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Empat Tersangka Ditetapkan

Pihak Kepolisian telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang diduga terjadi sejak tahun 2025. Kasus ini tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga diduga melibatkan penyadapan terhadap tokoh politik lain, jurnalis, serta para pengusaha.

Keempat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah:

  • Jenderal Listyo Sigit Prabowo
  • Ahrie Sonta (sudah dipecat Polri, pangkat terakhir irjen)
  • Irjen Eko Hadi Susanto
  • Irjen Slamet Uliandi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *