Usaha Reparasi Popok di Ciampea Bogor Dihentikan Sementara Karena Tak Sesuai Standar dan Izin

Satpol PP Kabupaten Bogor menghentikan sementara usaha reparasi popok di Ciampea karena tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin usaha.

Usaha Reparasi Popok di Ciampea Bogor Dihentikan Sementara Karena Tak Sesuai Standar dan Izin
Foto: Satpol PP menutup sementara usaha reparasi popok yang tidak sesuai standar dan tak mempunyai izin di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea. (dok Istimewa)

CIAMPEA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor menghentikan sementara aktivitas usaha reparasi popok di Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea. Penutupan ini dilakukan karena usaha tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan dan belum memiliki izin resmi.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Bogor, Yogi Tritugastyo, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini merupakan tindak lanjut dari pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat terkait penindakan oleh Satpol PP. “Jadi bukan penyegelan, tapi dihentikan sementara,” ujar Yogi pada Kamis (12/11/2026).

Awalnya, petugas Satpol PP Kecamatan Ciampea menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas reparasi popok yang dianggap tidak sesuai standar pabrik. Laporan tersebut menyatakan bahwa popok yang cacat atau tidak sempurna diperbaiki oleh warga atau pengusaha kecil untuk dijual kembali dengan harga lebih murah.

Yogi menambahkan bahwa popok yang tidak sesuai standar perusahaan biasanya memiliki kualitas jahitan yang kurang rapi. Pemilik usaha kemudian merapikan kembali barang-barang tersebut sebelum dijual kembali.

Pemilik usaha reparasi popok tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin usaha yang sah saat diperiksa petugas. Oleh karena itu, usaha tersebut dihentikan sementara sampai semua perizinan dilengkapi.

Satpol PP Kabupaten Bogor mendukung keberadaan usaha kecil masyarakat, namun menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pihaknya siap membantu dan mengarahkan para pengusaha kecil untuk menyelesaikan proses perizinan usaha mereka. “Pemerintah mendorong masyarakat untuk berusaha, tapi harus tetap sesuai kebijakan pemerintah dan regulasi,” tutup Yogi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *