JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menjadwalkan pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sidang ini terkait dengan dugaan kasus penyadapan yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut rencana, sidang etik untuk Jenderal Listyo Sigit akan dilaksanakan pada pekan depan. Hal ini disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026).
“Tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,” ujar Trunoyudo.
Trunoyudo menjelaskan bahwa mekanisme persidangan kode etik ini telah diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan mengenai hal ini tercantum pada Pasal 42.
“Terkait dengan aturan, tentu mekanisme Perpol yang kami sampaikan ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri,” tutur Trunoyudo. “Tepatnya di Pasal 42 ya. Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan.”
Mengenai susunan majelis sidang untuk Listyo Sigit, Trunoyudo menyatakan bahwa informasi tersebut akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perpol.
“Nanti akan kami sampaikan sesuai dengan mekanisme Perpol yang kami sampaikan tadi,” ucapnya.
Pasal 42 dalam Perpol tersebut mengatur tentang susunan organisasi serta ketentuan kepangkatan bagi anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Berdasarkan pasal tersebut, susunan organisasi KKEP terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Ketua dan Wakil Ketua merangkap sebagai anggota. Sementara itu, keanggotaan KKEP harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat Terduga Pelanggar.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, tiga dari empat tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam proses pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Presiden Prabowo kemudian memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).
Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada (10/11) dan Irjen Eko Hadi pada (17/11). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
Komentar