Jakarta – Korporasi PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) menghadapi tuntutan pidana dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022. Jaksa penuntut umum menuntut PT KAPM membayar denda sebesar Rp 200 juta dan uang pengganti senilai Rp 2,4 miliar kepada negara.
Dalam pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (9/11/2026), jaksa menyatakan bahwa PT KAPM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Jika denda Rp 200 juta tidak dibayarkan, PT KAPM akan menghadapi sanksi pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun.
Selain denda pokok, PT KAPM juga dituntut membayar uang pengganti Rp 2,4 miliar. Perhitungan ini mempertimbangkan penyitaan uang sebesar Rp 1,5 miliar yang telah dilakukan. Apabila uang pengganti tersebut tidak dipenuhi, perusahaan akan menghadapi sanksi penutupan seluruh operasional perusahaan selama satu tahun.
Jaksa mengungkapkan pertimbangan memberatkan tuntutan adalah PT KAPM tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan korupsi yang dilakukan terdakwa dinilai memiliki kehendak aktif untuk memperoleh keuntungan di luar kewajaran.
Sementara itu, hal-hal yang meringankan bagi terdakwa adalah belum pernah dihukum pidana sebelumnya dan sikap kooperatif selama persidangan. Jaksa meyakini PT KAPM telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 126 ayat (1) KUHP, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua.
Sebelumnya, PT KAPM didakwa telah memberikan suap senilai total Rp 1,3 miliar terkait proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022. Pemberian suap ini diduga bertujuan agar PT KAPM dapat menjadi pelaksana atau memenangkan lelang proyek tersebut. Jaksa KPK Greafik Loserte menjelaskan dalam surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin (7/9) bahwa suap diberikan agar terdakwa mendapatkan paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatera Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Perbuatan ini dilakukan terdakwa bersama-sama Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama PT KAPM tahun 2022 dan Parjono selaku vice president PT KAPM tahun 2022. Uang Rp 1,3 miliar tersebut diserahkan kepada beberapa pihak, termasuk Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Dirjen Perkeretaapian Kemenhub sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA), Fadliansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4 di Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub, serta beberapa pihak lain yang terkait dengan asistensi dan pengaturan lelang pekerjaan.
Jaksa menyatakan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari proyek pekerjaan ini senilai Rp 2.410.092.416 atau sekitar Rp 2,4 miliar.
Komentar