Polda Metro Jaya Ungkap 7 Kasus Perdagangan Orang, 19 Tersangka Diamankan

Polda Metro Jaya berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang tahun 2026, mengamankan 19 tersangka yang memfasilitasi pengiriman WNI ke luar negeri.

Polda Metro Jaya Ungkap 7 Kasus Perdagangan Orang, 19 Tersangka Diamankan
Foto: Polda Metro Jaya mengungkap kasus TPPO pengiriman WNI ke luar negeri dan menetapkan 19 tersangka (Rizky Adha Mahendra/detikcom)

JAKARTA – Polda Metro Jaya berhasil mengungkap tujuh perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan pengiriman Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri. Dalam operasi ini, sebanyak 19 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2026, total 14 laporan polisi terkait TPPO telah ditangani. Angka tersebut mencakup tujuh perkara yang ditangani sebelumnya dan tujuh perkara hasil pengungkapan dalam program Quick Wins Kapolri, yang berfokus pada KUHP, KUHAP, dan investigasi ilmiah.

Dari tujuh pengungkapan kasus TPPO tersebut, dua perkara ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Subdit Pemberantasan Perdagangan Orang dan Kekerasan Perempuan dan Anak (PPA-PPO) Polda Metro Jaya. Sementara lima perkara lainnya ditangani oleh Polres jajaran.

Kasus-kasus yang berhasil diungkap meliputi dugaan rekrutmen dan pengiriman WNI ke berbagai negara seperti Rusia dan Malaysia. Modus operandi yang dilakukan para tersangka beragam, mulai dari eksploitasi seksual terhadap anak, penempatan pekerja migran ke Slovakia yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, eksploitasi anak buah kapal melalui praktik penjeratan utang, hingga pengiriman anak untuk tujuan perkawinan pesanan.

Budi Hermanto menambahkan bahwa dari tujuh perkara yang diungkap, dua di antaranya telah dinyatakan lengkap berkasnya atau P21 oleh kejaksaan. Satu perkara telah memasuki tahap pertama, sementara empat perkara lainnya masih dalam proses pemberkasan.

“Kita melihat bahwa kerja menuntaskan tentang TPPO bukan hanya tugas kepolisian semata. Ini merupakan sinergi LPSK, BP2MI, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini juga harus hadir bersama-sama dalam penuntasan,” ujar Budi.

Ia menekankan bahwa proses penanganan kasus TPPO ini memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi para korban dan keluarga mereka. Oleh karena itu, penuntasan kasus ini menjadi perhatian dan prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memulihkan kondisi psikologis para korban dan keluarga mereka.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *