Pengajar Ajukan Gugatan ke MK, Minta Syarat Usia Capres-Cawapres Diturunkan Jadi 19 Tahun

Seorang pengajar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah syarat usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dari 40 tahun menjadi 19 tahun.

Pengajar Ajukan Gugatan ke MK, Minta Syarat Usia Capres-Cawapres Diturunkan Jadi 19 Tahun
Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)-(Anggi Muliawati/detikcom)

Jakarta – Seorang warga bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub telah mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia meminta agar syarat usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden diubah menjadi 19 tahun.

Gugatan ini terdaftar di situs resmi MK dengan nomor 432/PUU-XXIV/2026. Pasal yang digugat adalah Pasal 169 huruf q yang menyatakan bahwa persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.

Sebelumnya, pasal tersebut telah mengalami perubahan berdasarkan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023, yang kini berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Pemohon, yang berprofesi sebagai pengajar dan aktivis, berargumen bahwa batasan usia 40 tahun dinilai membatasi hak konstitusi warga negara yang memiliki kemampuan untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden. Ia juga menyinggung putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

“Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA 742 K/TUN/2026 menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026, hal ini menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun membatasi hak konstitusi pemohon, padahal negara menjamin kedudukan dan hak yang sama,” ujar pemohon dalam gugatannya.

Menurut pemohon, batas usia tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur kecakapan seseorang dalam memimpin. Pembatasan usia berpotensi mengesampingkan warga yang sebenarnya memiliki kapasitas yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, pemohon mengusulkan agar usia minimal 19 tahun dapat dipertimbangkan sebagai alternatif persyaratan, dengan tetap memperhatikan penilaian terhadap kecakapan dan integritas calon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa ‘berusia paling rendah 40 tahun’ dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Frasa tersebut diminta untuk dimaknai ulang menjadi ‘berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau berusia paling rendah 19 tahun cakap dalam kejujuran, amanah, mampu menyampaikan ide-ide dalam sebuah gagasan dan cerdas. Yang dapat menjadi pertimbangan Presiden dalam memenuhi (pasal 46 ayat 2 UU MD3) Presiden mengusulkan Wapres sekaligus kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR’.

Sidang perdana gugatan ini dijadwalkan akan digelar pada 25 November 2026.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *