JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera bergerak memberikan dukungan penanganan darurat bencana tanah longsor yang melanda Jalan Langgar II, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa longsor terjadi pada Selasa (10/11/2026), dan Kementerian PUPR fokus pada penanganan bencana serta pemulihan infrastruktur yang terdampak.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menyatakan komitmen kementeriannya dalam penanganan pascabencana. “Kementerian PUPR terus berkomitmen dalam penanganan pascabencana, bukan hanya menangani, tetapi juga berkomitmen agar bencana yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang,” ujar Dody dalam keterangannya pada Kamis (12/11/2026).
Langkah penanganan darurat dilakukan melalui koordinasi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dampak longsor serta mencegah terjadinya longsor susulan. Upaya ini juga bertujuan menjaga keselamatan masyarakat dan meminimalkan gangguan aktivitas warga di sekitar lokasi kejadian.
Plt. Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, Ahmad Victor Samodra, menjelaskan bahwa longsor terjadi pada tebing di sisi Saluran Penghubung (PHB) Poltangan. “Berdasarkan laporan awal, kejadian dipengaruhi tingginya curah hujan, kondisi tanah yang jenuh air, serta pergerakan tanah yang menyebabkan robohnya tanggul penahan tanah. Kerusakan tanggul tercatat sepanjang sekitar 5 meter dengan tinggi 6 meter,” terangnya.
Material longsoran diketahui menutup sebagian aliran Saluran PHB Poltangan, menyebabkan penyempitan aliran atau bottleneck. Kondisi ini mengakibatkan luapan air dari hulu menuju permukiman warga yang berada pada elevasi lebih rendah. Selain itu, terdapat potensi longsor lanjutan dan kerusakan pada akses jalan warga.
Sebagai penanganan darurat, Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan telah memasang terpal untuk melindungi area longsoran. Untuk penanganan jangka panjang, penataan kawasan di sepanjang Saluran PHB Poltangan perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mengingat saluran tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.
BBWS Ciliwung Cisadane juga telah memobilisasi material berupa sandbag ke lokasi dan menyiapkan rencana perlindungan sementara pada kaki tebing menggunakan cerucuk dan sandbag. Rencana ini mempertimbangkan akses serta kondisi lapangan.
Kementerian PUPR melalui BBWS Ciliwung Cisadane terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung langkah penanganan darurat sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi risiko longsor susulan, menjaga fungsi infrastruktur sumber daya air, serta memastikan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi terdampak.
Komentar