Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan peninjauan langsung ke Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kunjungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada di kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
Peninjauan yang dilaksanakan pada Rabu (11/11) tersebut mencakup berbagai aspek krusial. Mulai dari penyelarasan garis batas negara yang menjadi titik perhatian utama, hingga upaya percepatan operasionalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik.
Selama berada di Sebatik, Maruli mengunjungi beberapa lokasi strategis, termasuk Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) Aji Kuning, patok batas negara RI-Malaysia, PLBN Sebatik, pelabuhan laut, dan Dermaga Sei Pancang. Ia juga menyempatkan diri meninjau lokasi lahan yang terdampak oleh masalah Outstanding Boundary Problems (OBP).
Maruli menjelaskan bahwa peninjauan lapangan secara langsung sangat penting untuk memahami secara mendalam berbagai persoalan di kawasan perbatasan. Ia menekankan bahwa mandat BNPPDT tidak hanya terbatas pada pengelolaan batas wilayah negara, tetapi juga mencakup pengelolaan daerah terpencil dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Petunjuk dari Presiden bahwa badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” ujar Maruli dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (12/11/2026).
Terkait aspek pertahanan wilayah, Maruli menegaskan adanya keterkaitan erat antara pertahanan negara dengan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap kebutuhan warga di daerah perbatasan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme.
“Jelas sangat berhubungan antara bagaimana pertahanan suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga jiwa-jiwa nasional dari masyarakat di daerah tersebut akan muncul dengan adanya perhatian dari pemerintah,” katanya.
Kunjungan ke Sebatik ini merupakan bagian dari rangkaian kerja Maruli ke sejumlah wilayah perbatasan Indonesia. Sebelumnya, ia telah mengunjungi Miangas, Pulau Rote, dan Krayan. Rencananya, Maruli akan melanjutkan kunjungan ke Pulau Laut dan Sabang.
Berdasarkan hasil peninjauan awal, Maruli mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dinilai dapat segera ditangani melalui koordinasi pemerintah. Ia berharap langkah-langkah penyelesaian dapat dimulai pada awal tahun 2027.
“Saya bersyukur karena melihat banyak juga persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa kita atasi. Mudah-mudahan bisa segera kita mulai di awal-awal tahun depan,” ungkapnya.
Mengenai batas negara Indonesia-Malaysia, Maruli menilai hubungan dan komunikasi antara kedua negara berjalan baik. Namun, masih terdapat beberapa persoalan teknis yang berkaitan dengan penyelarasan garis batas yang telah ditetapkan sejak ratusan tahun lalu.
“Ada saja permasalahan tentang garis-garis yang sudah dibuat ratusan tahun yang lalu yang sekarang kita coba sinkronkan. Kita sudah menyimpulkan beberapa titik, jadi saya kira itu hanya perlu proses saja,” jelasnya.
Maruli memaparkan bahwa penyelesaian persoalan batas negara memerlukan verifikasi lapangan yang cermat serta keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting untuk memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara tepat dan efektif.
Terkait operasionalisasi PLBN Sebatik, Maruli menyatakan bahwa proses tersebut masih memerlukan koordinasi lebih lanjut. Ia berharap kebijakan dari Presiden dapat mempermudah koordinasi antar kementerian, sehingga proses operasionalisasi PLBN Sebatik dapat segera diselesaikan.
“Dengan adanya kebijakan Presiden ini, koordinasi kementerian mudah-mudahan menjadi lebih mudah sehingga bisa lebih cepat proses operasional PLBN Sebatik,” pungkasnya.
Melalui peninjauan ini, BNPPDT berupaya mendorong identifikasi dan penanganan persoalan perbatasan. Tujuannya adalah agar penguatan pengelolaan batas negara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Peninjauan ini turut didampingi oleh Plh. Sekretaris sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPPDT Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen TNI Edi Nurhabad, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, serta Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Nainggolan.
Komentar