Kemenkum Luncurkan Wisata Indikasi Geografis untuk Dongkrak Ekonomi Daerah

Kemenkum meluncurkan program Wisata Indikasi Geografis (GI Tourism) untuk mengintegrasikan perlindungan Kekayaan Intelektual dengan pariwisata demi meningkatkan nilai ekonomi produk lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kemenkum Luncurkan Wisata Indikasi Geografis untuk Dongkrak Ekonomi Daerah
Foto: DJKI

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas secara resmi meluncurkan program GI Tourism Indonesia atau Wisata Indikasi Geografis di Bukit Telaga Menjer, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Program ini bertujuan mengintegrasikan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya indikasi geografis, dengan sektor pariwisata.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah serta kesejahteraan masyarakat produsen. “Keberhasilan indikasi geografis tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Saya rasa di dunia kitalah yang paling banyak indikasi geografisnya,” ujar Supratman dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).

Peluncuran yang mengusung tema ‘A New Journey Begins in Dieng – From Origin to Experience’ ini menekankan pergeseran pendekatan pelindungan indikasi geografis. Dari yang semula fokus pada pendaftaran, kini diarahkan pada pemanfaatan dan penguatan nilai ekonomi produk khas daerah.

Melalui GI Tourism, produk lokal tidak hanya dipasarkan sebagai barang, tetapi juga dihadirkan sebagai pengalaman wisata yang menghubungkan pengunjung dengan cerita, budaya, proses produksi, dan masyarakat di wilayah asalnya. “Kita ingin menghubungkan pelindungan hukum dengan pengembangan nilai ekonomi,” tegas Supratman.

Pengembangan GI Tourism ini memerlukan kerja sama bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat produsen, dan pelaku usaha. “Pariwisata berkembang, produk Indikasi Geografis semakin bernilai, dan masyarakat di wilayah asalnya menjadi penerima manfaat utama,” kata Supratman.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Ni Luh Putu Gayatri menyampaikan tren pariwisata saat ini semakin mengarah pada pencarian pengalaman autentik. Wisatawan tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga ingin mengenal keunikan dan cerita di balik destinasi yang dikunjungi.

Ni Luh menambahkan bahwa kekayaan budaya, kuliner, dan produk lokal menjadi kekuatan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia. “Semakin ke sini, behavior wisatawan berubah. Dulu hanya untuk happy saja, tetapi sekarang mereka mencari sesuatu yang autentik. Inilah kekuatan wisata Indonesia. Semua yang kita tawarkan di Indonesia sangat autentik,” ujarnya.

Pengalaman wisata autentik dapat dikembangkan melalui destinasi cagar budaya seperti Kompleks Candi Arjuna di Dieng maupun wisata gastronomi yang memperkenalkan sejarah dan budaya di balik makanan. Indonesia memiliki sekitar 6.900 desa wisata dan ratusan ribu destinasi wisata yang membutuhkan pengembangan serta konektivitas antardaerah.

Oleh karena itu, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Ni Luh juga menyampaikan proyeksi kunjungan wisatawan pada periode 2024-2026, di mana target kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 12 juta dengan pertumbuhan 5%, sedangkan perjalanan wisatawan nusantara mencapai sekitar 9 juta dengan pertumbuhan 4%.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar menjelaskan GI Tourism merupakan program pariwisata berbasis indikasi geografis yang mengintegrasikan produk khas wilayah dengan pengalaman wisata, proses produksi, pengetahuan lokal, dan budaya masyarakat penghasilnya.

Pengembangan GI Tourism Indonesia diawali di Kawasan Dieng, yang melibatkan tiga produk Indikasi Geografis terdaftar: Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara, Carica Dieng, dan Purwaceng Dieng. DJKI telah melakukan serangkaian persiapan sepanjang tahun 2026 untuk memastikan proyek percontohan ini memiliki ekosistem yang mendukung.

Tahapan persiapan meliputi penguatan pemanfaatan ekonomi indikasi geografis melalui marketplace, pendampingan penyusunan konsep dan paket wisata bersama Kemenparekraf, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui program GI Smart Preneur. Program ini diikuti 50 peserta dengan materi penguatan substansi IG, pengetahuan produk, kemampuan storytelling, dan pelayanan wisata.

DJKI juga telah melaksanakan Familiarisation Trip untuk menguji jalur dan pengalaman wisata berbasis ketiga produk IG tersebut. Pada acara peluncuran, diperkenalkan pula GI Tourism Expedition Book yang memuat catatan pengalaman wisata serta akses digital untuk mengenal produk dan berpartisipasi dalam program pengasuhan tanaman di wilayah asalnya.

Salah satu inisiatif yang diluncurkan adalah Gerakan Orang Tua Asuh Purwaceng Dieng, yang ditandai dengan penanaman dan penyiraman bibit secara simbolis. Buku tersebut dilengkapi kode QR untuk mengakses identitas tanaman dan memantau perkembangannya. Sebanyak 80 peserta dijadwalkan mengikuti GI Tourism Dieng Experience untuk merasakan langsung wisata berbasis produk indikasi geografis serta program Orang Tua Asuh Pohon Kopi bersama petani setempat.

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penyerahan surat pencatatan ciptaan, 10 Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada UMKM dan petani di kawasan Pegunungan Dieng, dan surat pendaftaran merek kolektif Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengapresiasi pemilihan kawasan Dieng sebagai lokasi peluncuran GI Tourism Indonesia. Menurutnya, program ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo dalam mengembangkan potensi pariwisata serta produk unggulan daerah.

“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berterima kasih karena akhirnya Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo bisa duduk bersama dan berkolaborasi untuk kemajuan pariwisata. Semoga selanjutnya pariwisata akan melesat,” ujar Taj Yasin. Ia juga berharap kolaborasi dengan Kemenkumham dapat diperluas untuk mendampingi pelindungan produk-produk UMKM di Jawa Tengah.

Hingga November 2026, tercatat 286 Indikasi Geografis telah terdaftar di Indonesia, terdiri atas 270 IG Indonesia dan 16 IG asing. Pemerintah juga terus memperluas pelindungan melalui kerja sama internasional, termasuk dalam kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang mencakup komitmen pelindungan 72 IG Indonesia di Uni Eropa.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *