JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Suyudi menyatakan bahwa Jenderal Listyo Sigit diduga berperan sebagai pengguna akhir atau end user dari kegiatan penyadapan tersebut.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi di gedung Nusantara III DPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menambahkan bahwa Jenderal Sigit diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terkait penyadapan tersebut. Dalam paparannya, terungkap bahwa daftar target penyadapan tidak hanya terbatas pada Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga mencakup lingkaran istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, serta tokoh politik.
Lebih lanjut, Suyudi merinci bahwa penyadapan yang diduga melibatkan Jenderal Sigit dan pihak terkait lainnya juga menyasar gubernur, pejabat di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, hingga internal Polri sendiri. Target lainnya termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, dan mahasiswa.
Namun, Jenderal Suyudi menegaskan bahwa daftar sasaran penyadapan tersebut tidak serta merta dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak yang disadap dalam suatu tindak pidana. “Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” jelasnya.
Sebelumnya, kepolisian telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka tersebut adalah Mantan Kapolri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Komentar