JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Gelar perkara terkait temuan ini dijadwalkan akan dilaksanakan besok.
Menurut Yusril, keterkaitan antara dugaan tindak pidana penyadapan dan makar semakin terlihat jelas setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Gelar perkara ini dinilai penting untuk mengungkap hubungan antara para pihak yang terlibat serta keterkaitan antara kedua dugaan tindak pidana tersebut.
“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” ujar Yusril dilansir Antara, Rabu (18/11/2026).
Ia menambahkan bahwa forum gelar perkara ini kemungkinan tidak akan dilaksanakan di Mabes Polri. Diharapkan, forum tersebut dapat memberikan ruang yang memadai bagi penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing demi kelancaran proses penanganan perkara yang transparan dan terbuka. Yusril menekankan bahwa penerbitan SPDP tidak secara otomatis menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Penetapan tersangka, lanjutnya, tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Meskipun demikian, ia menyebutkan bahwa hasil gelar perkara tersebut berpotensi berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau bahkan penetapan tersangka baru. Namun, semua itu harus didukung oleh alat bukti yang memadai.
Terkait barang bukti, Yusril mengungkapkan bahwa penyidik menemukan adanya upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Meskipun demikian, sebagian besar rekaman pembicaraan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah berhasil disita dan saat ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut.
“Memang ada upaya menghapus sebagian data dari komputer. Tetapi, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait sudah berhasil disita dan sekarang sedang didalami lebih lanjut,” kata Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa berdasarkan kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tindak pidana makar mencakup berbagai tahapan, mulai dari pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Oleh karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Menurutnya, penyidik perlu mendalami berbagai kemungkinan tujuan dari tindakan tersebut, mulai dari niat untuk membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga upaya memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” ujar Yusril.
Komentar