Kabupaten Bogor — Majalahnusantara.id -Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) DPC Bogor bersama Persatuan Wartawan Pemda Nasional (PWP-N) Kabupaten Bogor menggelar rapat terakhir sebagai penutup rangkaian Dialog Publik Lintas NGO bertema “Refleksi Pembangunan Kabupaten Bogor 2025”, Selasa (23/12/2025).
Rapat yang berlangsung secara terbuka dan partisipatif ini menjadi forum evaluasi akhir tahun terhadap kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor selama 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh belasan panitia dari berbagai lintas organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga masyarakat, serta perwakilan jurnalis yang tergabung dalam PWP-N Kabupaten Bogor.
Dialog publik ini bertujuan untuk menilai capaian pembangunan, mengkritisi berbagai kekurangan, serta merumuskan rekomendasi strategis sebagai bahan masukan bagi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2026 mendatang.
Ketua LPRI DPC Bogor, A. Hidayat, ST, selaku penggagas kegiatan, dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa forum dialog tersebut menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola anggaran, hingga persoalan sosial dan lingkungan.
“Refleksi akhir tahun ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bagian dari proses evaluasi yang harus ditindaklanjuti secara nyata. Setiap kritik dan masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bogor ke depan,” tegas A. Hidayat.
Ia juga menegaskan bahwa dialog publik merupakan ruang evaluasi bersama antara masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, karena kritik justru menjadi energi positif untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pembangunan.
A. Hidayat menambahkan, kegiatan tersebut dilaksanakan secara mandiri oleh LSM dan NGO tanpa dukungan anggaran maupun fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Seluruh rangkaian acara dibiayai secara swadaya sebagai bentuk independensi dan komitmen moral dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kami akan terus hadir memberikan masukan positif untuk program pembangunan tahun 2026. Kritik yang kami sampaikan adalah bentuk aspirasi masyarakat, khususnya warga di desa-desa pedalaman yang masih belum merasakan pemerataan pembangunan secara adil,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Indriawan Nyok, mengatakan bahwa meskipun tanpa dukungan logistik dari pemerintah daerah, kegiatan dialog publik tersebut tetap dapat berjalan berkat kerja keras dan semangat gotong royong antarorganisasi NGO.
“Harapan kami, agenda akhir tahun ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak dan menjadi jembatan komunikasi yang sehat antara masyarakat sipil dan pemerintah,” ungkap Indriawan.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, panitia bersama perwakilan LSM dan NGO berencana memberikan kado akhir tahun simbolis kepada Bupati Bogor berupa pigura berisi pesan refleksi pembangunan yang ditandatangani oleh belasan perwakilan NGO. Pigura tersebut dijadwalkan akan diserahkan langsung kepada Bupati Bogor sebagai bentuk aspirasi dan harapan masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Bogor yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.
Dengan berakhirnya Dialog Publik Refleksi Akhir Tahun Pembangunan Kabupaten Bogor 2025 ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, berkeadilan, serta berpihak pada kepentingan rakyat.( Ade)
