BANDUNG || MAJALAHNUSANTARA.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung ke Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat di Jalan Dr. Rajiman, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026), menyusul membludaknya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Kedatangan Dedi Mulyadi dilakukan setelah ratusan orang tua siswa mendatangi Kantor Disdik Jabar untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami selama proses pendaftaran. Keluhan yang disampaikan mulai dari kesulitan mengakses sistem, ketidakjelasan proses seleksi, hingga munculnya dugaan praktik jual beli kursi di sejumlah sekolah.
Di hadapan masyarakat dan jajaran Disdik Jabar, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mentolerir segala bentuk kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ia membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan jual beli kursi sekolah.
“Jika ada praktik jual beli kursi, laporkan. Tetapi laporannya harus disertai bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah akan menindaklanjuti dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat,” tegas Dedi.
Menurutnya, tuduhan tanpa bukti hanya akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta masyarakat yang merasa dirugikan atau mengetahui adanya pelanggaran untuk menyampaikan laporan resmi melalui saluran pengaduan yang telah disediakan pemerintah.
Selain menyoroti dugaan kecurangan, Dedi juga mengakui bahwa persoalan terbesar dalam pelaksanaan SPMB tahun ini berasal dari gangguan dan kendala teknis pada aplikasi pendaftaran. Banyak orang tua mengeluhkan sulitnya mengakses sistem, proses unggah dokumen yang bermasalah, hingga data yang tidak dapat terbaca secara sempurna.
“Kita harus jujur melihat persoalan yang terjadi. Sebagian besar kendala yang dikeluhkan masyarakat berkaitan dengan sistem aplikasi yang belum berjalan optimal. Karena itu, perbaikan sistem menjadi prioritas agar proses penerimaan siswa berjalan lebih transparan dan mudah diakses,” ujarnya.
Dedi meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB, termasuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menginstruksikan agar seluruh pengaduan yang masuk ditangani secara cepat dan profesional.
Kehadiran Dedi Mulyadi di Kantor Disdik Jabar mendapat perhatian besar dari masyarakat yang sejak pagi memadati lokasi. Sejumlah orang tua berharap pemerintah dapat memberikan solusi atas berbagai kendala yang mereka hadapi sehingga proses penerimaan siswa baru dapat berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan terus memantau pelaksanaan SPMB 2026 serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat guna menjamin hak setiap calon peserta didik memperoleh akses pendidikan yang setara dan berkualitas.(Ade)
