Ketua FJP2 Bogor Raya Soroti Data Desil Bansos yang Dinilai Tidak Sesuai Fakta di Lapangan

BOGOR || Majalahnusantara.id – Ketua Forum Jurnalis Peduli Publik (FJP2) Bogor Raya, Ade Suhendar, menyoroti polemik data tingkatan desil penerima bantuan sosial yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Menurutnya, banyak warga yang mempertanyakan klasifikasi desil karena tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Ade Suhendar mengatakan, berdasarkan berbagai informasi yang diterima dari masyarakat dan pemerintah desa, masih ditemukan warga kurang mampu yang tidak masuk kategori penerima bantuan, sementara terdapat warga yang dianggap mampu justru terdaftar dalam kelompok penerima manfaat.

“Fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dan kebingungan di tengah publik,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Ia juga menyoroti adanya pernyataan bahwa tingkatan desil dapat diperbaiki atau diubah. Menurut Ade, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mekanisme perubahan tersebut agar masyarakat memahami prosesnya.

“Kalau memang desil bisa diubah, masyarakat berhak mengetahui siapa yang berwenang mengubah, bagaimana prosedurnya, dan apa dasar yang digunakan. Jangan sampai muncul persepsi bahwa data bisa berubah tanpa proses yang jelas,” katanya.

Lebih lanjut, Ade mengungkapkan bahwa banyak kepala desa di Kabupaten Bogor menyampaikan kepada dirinya bahwa pemerintah desa hanya berperan dalam membantu proses administrasi, verifikasi lapangan, serta menyampaikan usulan dan informasi kepada masyarakat. Namun, penentuan akhir data penerima bantuan maupun tingkatan desil bukan menjadi kewenangan pemerintah desa.

“Banyak kepala desa mengatakan bahwa desa hanya menyalurkan dan memfasilitasi. Saat masyarakat mengeluh soal data yang tidak sesuai, desa sering menjadi pihak yang disalahkan. Padahal mereka mengaku tidak menentukan klasifikasi desil tersebut,” ungkap Ade.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat mengenai asal-usul data dan proses penetapannya.

Ade juga menyinggung peran petugas Badan Pusat Statistik (BPS) yang selama ini melakukan pendataan sosial ekonomi masyarakat. Ia menilai perlu ada penjelasan yang lebih luas kepada publik mengenai fungsi dan tujuan pendataan tersebut.

“Petugas BPS turun ke lapangan untuk melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan penyusunan basis data nasional.

Tujuannya agar pemerintah memiliki gambaran yang akurat mengenai tingkat kesejahteraan warga dan dapat menyusun kebijakan serta program bantuan yang tepat sasaran. Namun jika hasil yang muncul di lapangan berbeda dengan kondisi sebenarnya, tentu perlu dilakukan evaluasi dan pemutakhiran data secara berkala,” jelasnya.

Ade menambahkan, masyarakat perlu mengetahui bahwa data yang digunakan dalam berbagai program bantuan sosial umumnya bersumber dari hasil pendataan yang kemudian diolah dan menjadi dasar penentuan kelompok kesejahteraan, termasuk kategori desil.

“Yang menjadi pertanyaan publik saat ini adalah sejauh mana akurasi data tersebut setelah diolah dan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan. Karena yang merasakan dampaknya langsung adalah masyarakat,” katanya.

Oleh karena itu, FJP2 Bogor Raya meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, serta instansi terkait untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai sumber data, mekanisme penentuan desil, hingga prosedur perbaikan data bagi masyarakat yang merasa tidak sesuai.

“Jangan sampai masyarakat terus dibingungkan oleh data yang tidak mereka pahami. Transparansi dan keterbukaan sangat diperlukan agar program bantuan benar-benar tepat sasaran serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun polemik di tengah masyarakat,” tegas Ade Suhendar.

Ia berharap dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat agar ke depan tidak lagi terjadi perbedaan yang mencolok antara data administrasi dan kondisi nyata di lapangan. “Data yang akurat adalah kunci utama keberhasilan setiap program bantuan pemerintah,” pungkasnya.(Ade)