Bareskrim Polri Geledah Rumah Terkait Dugaan Makar, Eko Hadi Jadi Sorotan

Polri geledah rumah di Cipete yang diduga posko mantan Irjen Eko Hadi terkait kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri Geledah Rumah Terkait Dugaan Makar, Eko Hadi Jadi Sorotan
Foto: Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro (dok.istimewa)

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Tindakan ini merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan makar yang diduga ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Penggeledahan tersebut dilaksanakan pada Selasa malam, 17 November 2026. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi bahwa rumah di Cipete tersebut diketahui digunakan sebagai posko oleh mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, Irjen Eko Hadi.

“Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi),” ujar Susatyo kepada wartawan pada Rabu, 18 November 2026.

Meskipun demikian, Brigjen Susatyo enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai hasil penggeledahan tersebut. Ia juga belum merinci barang bukti apa saja yang berhasil disita oleh penyidik dalam proses tersebut. “Untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara – Makar akan disampaikan saat presscon lengkap,” pungkasnya.

Dugaan Makar Naik ke Tahap Penyidikan

Sebelumnya, kasus dugaan makar yang terkait dengan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga pemusnahan alat bukti elektronik yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya, kini telah memasuki tahap penyidikan.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Edison Isir, menjelaskan bahwa kasus ini ditangani oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri dan diketuai oleh Kabareskrim Polri. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mendalami berbagai dugaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” kata Isir usai mendampingi Kapolri bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Selasa, 17 November 2026.

Polri telah menetapkan empat orang perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan beberapa tokoh lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah:

  • Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
  • Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta
  • Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso
  • Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, tiga dari empat tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam masa pemulihan kesehatan.

Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Presiden Prabowo kemudian melakukan pemberhentian terhadap Listyo Sigit dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu, 4 November 2026.

Selain itu, Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Eko Hadi pada 17 November 2026. Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap kedua perwira tersebut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *