Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto atas keberhasilannya membongkar kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tindakan penyadapan ilegal tersebut merupakan perbuatan yang tidak beretika.
“Masyarakat harus memberi apresiasi kepada Jenderal Suyudi Kapolri yang baru karena telah berhasil membongkar praktik melanggar hukum, yang tidak terpuji dan tidak beretika yang dilakukan oleh Kapolri sebelumnya dan kawan-kawannya,” ujar Anwar Abbas dalam keterangannya pada Jumat (6/11/2026).
Anwar Abbas menilai kasus penyadapan ilegal ini sebagai aib besar bagi institusi kepolisian. Namun, ia bersyukur kasus tersebut diungkap oleh Kapolri yang baru.
“Ini benar-benar merupakan sebuah aib besar yang dilakukan oleh dunia kepolisian. Tapi untunglah yang membongkarnya juga dari pihak kepolisian atau Kapolri yang baru. Untuk itu kita sangat patut memberikan rasa hormat terhadap apa yang telah dilakukan oleh Kapolri yang baru,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini pasti memiliki risiko besar bagi Kapolri baru. Meski begitu, ia berharap Kapolri baru tidak gentar dalam mengusut tuntas kasus tersebut demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
“Apa yang dilakukan oleh Kapolri yang baru ini jelas memiliki risiko yang besar tapi untuk terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik Suyudi tampaknya tidak gentar menghadapi hal tersebut. Kita berharap mudah-mudahan ke depan dunia kepolisian kita akan jauh lebih taat hukum dan lebih beradab dan beretika serta tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya,” harapnya.
Anwar Abbas juga berpesan agar polemik ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tujuannya agar tidak menimbulkan dampak negatif yang meluas di sektor sosial, ekonomi, dan politik.
“Jika ada masalah jangan biarkan masalah tersebut berseliweran dan mengganggu ketenangan hidup masyarakat apalagi kalau masalah tersebut terkait dengan politik karena percikan apinya akan bisa menyambar kemana-mana,” kata pengamat sosial ekonomi dan keagamaan tersebut.
Ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara cepat dan sesuai hukum yang berlaku untuk mencegah pembesaran isu. “Hal ini penting dilakukan karena seperti dikatakan orang-orang bijak di negeri ini padamkan api selagi kecil sebab kalau sudah besar maka tentu akan sulit memadamkannya seperti Karhutla sehingga semua orang akan terganggu dan susah dibuatnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anwar Abbas mengkhawatirkan potensi terbelahnya masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling membenci dan memusuhi jika masalah ini tidak terkendali. Keadaan seperti itu akan menyulitkan upaya penyatuan kembali masyarakat karena kepercayaan terhadap pemerintah yang mungkin sudah terkikis.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah segera mengambil tindakan antisipasi dampak ekonomi, politik, dan sosial. Ketidakpastian politik yang berlarut-larut dapat menghambat investasi, memperkecil lapangan kerja, melemahkan nilai rupiah, dan menaikkan harga barang kebutuhan pokok.
“Untuk itu kita menghimbau pihak pemerintah agar secepatnya mengambil tindakan karena secara ekonomi bila ketidakpastian politik terus berlangsung apalagi sampai berlarut-larut maka kehidupan ekonomi masyarakat tentu akan semakin bermasalah karena para investor tidak akan mau berinvestasi, lapangan kerja tentu akan mengecil, rupiah tentu akan melemah, harga-harga barang kebutuhan masyarakat tentu akan naik karena biaya distribusi dan resiko akan meningkat,” jelasnya.
Ia memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut dan tidak terkendali, Indonesia bisa terseret ke dalam krisis sosial, ekonomi, dan politik yang saling terkait dan sulit diatasi.
Sebagai informasi, Polri sendiri telah menetapkan beberapa petinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal ini. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan ilegal ini dilaporkan terjadi sejak tahun 2025.
Komentar