Waka MPR: Perlindungan Kelompok Rentan dalam Bencana adalah Kewajiban Konstitusional

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan, dalam mitigasi dan penanganan bencana sebagai kewajiban negara.

Waka MPR: Perlindungan Kelompok Rentan dalam Bencana adalah Kewajiban Konstitusional
Foto: MPR RI

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat atau yang akrab disapa Rerie, menegaskan bahwa kemudahan akses bagi kelompok rentan dalam situasi bencana bukan semata-mata program kemanusiaan. Hal ini merupakan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi seluruh warga negaranya.

Pernyataan ini disampaikan Rerie merespons prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat pada November-Desember 2026. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Setiap ancaman, termasuk bencana, harus diantisipasi dengan langkah-langkah yang mampu melindungi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 18 November 2026 mencatat 2.390 kejadian bencana sepanjang tahun ini. Mayoritas bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi, mencapai 99,24 persen, yang meliputi 644 banjir, 380 cuaca ekstrem, dan 116 tanah longsor.

Menghadapi kondisi ini, diperlukan antisipasi melalui berbagai langkah strategis. Mulai dari upaya mitigasi, kesiapan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga penanganan yang memadai di wilayah pengungsian bagi mereka yang terdampak bencana.

BNPB juga melaporkan per 16 Desember 2025, dari total 106.300 pengungsi bencana di Aceh dan Sumatera Utara, sebanyak 55.725 orang atau sekitar 52 persen adalah perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa beban pengungsian tidak terdistribusi secara merata, dan kebutuhan spesifik perempuan seringkali terabaikan dalam respons darurat.

“Angka tersebut bukan sekadar statistik. Mereka adalah ibu, saudara, dan anak-anak kita yang harus mendapatkan perlindungan nyata saat bencana datang,” ujar Rerie dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).

Rerie menilai persoalan akses perempuan di pengungsian lebih kompleks dari sekadar logistik. Ia menyoroti pola berulang seperti keterbatasan air bersih, sanitasi yang tidak terpisah, minimnya layanan kesehatan reproduksi, hingga kurangnya ruang aman yang memadai di titik-titik pengungsian.

Temuan Indonesian Humanitarian Coordination Platform (IHCP) pada Desember 2025 mengindikasikan bahwa penempatan pengungsi tanpa ruang aman dan privasi yang memadai dapat meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan remaja perempuan.

“Negara tidak boleh berhenti pada mitigasi formal. Standar minimum pengungsian yang ramah perempuan harus dipastikan hadir, bukan hanya bergantung pada inisiatif relawan atau lembaga swadaya masyarakat,” tegas Rerie.

Menurutnya, akar permasalahan terletak pada ketimpangan struktural yang menyebabkan perempuan memiliki akses lebih rendah terhadap sumber daya, termasuk dalam situasi darurat. Data ketenagakerjaan menunjukkan hanya sekitar 55 persen perempuan Indonesia yang bekerja, berbanding 84 persen laki-laki. Sebanyak 61 persen perempuan bekerja di sektor yang belum mendapat perlindungan dan jaminan sosial.

“Ketika perempuan sudah menghadapi hambatan struktural dalam kehidupan sehari-hari, beban itu akan berlipat ganda saat bencana terjadi. Inilah yang harus dijawab negara dengan kebijakan yang berpihak,” katanya.

Rerie mendorong sejumlah langkah konkret untuk mengatasi kondisi tersebut. Pemerintah perlu menetapkan standar minimum fasilitas pengungsian yang responsif gender, mencakup sanitasi terpisah, penerangan memadai, ruang menyusui, serta layanan kesehatan reproduksi yang siap pakai.

Selain itu, alokasi anggaran kebencanaan di tingkat pusat dan daerah harus memuat pos khusus untuk pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, dengan indikator yang terukur. Data pengungsi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas pun harus menjadi basis perencanaan bantuan, bukan sekadar pelengkap laporan.

“Perlindungan bagi setiap warga negara hanya bermakna jika mereka yang paling rentan benar-benar bisa menjangkau bantuan dan merasa aman. Perempuan bukan objek belas kasihan, mereka adalah warga negara yang haknya harus dipenuhi,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *