JAKARTA – Rencana pengembalian kucing bernama Parhan ke habitat awalnya di kawasan Senayan City (Sency), Jakarta Pusat, batal dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026) siang. Pendiri Animal Defender Indonesia (ADI), Doni Herdaru Tona, bersama komunitas pecinta hewan menyambangi Sency untuk mempertanyakan komitmen kesepakatan yang telah dibuat.
Doni Herdaru Tona mengungkapkan kekecewaannya atas pembatalan tersebut. Ia menekankan pentingnya dasar pembatalan yang jelas, mengingat sebelumnya telah ada Kesepakatan Hasil Mediasi pada 9 November 2026 yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.
“Menurut saya, yang paling penting saat ini adalah memastikan terlebih dahulu apa yang sebenarnya menjadi dasar pembatalan pengembalian Parhan ke Senayan City, mengingat sebelumnya sudah ada Kesepakatan Hasil Mediasi tanggal 9 November 2026 yang ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh Dinas KPKP DKI Jakarta,” ungkap Doni, Kamis (12/11/2026).
Doni bersama komunitas pecinta hewan merasa menyayangkan pengadopsi Parhan yang dinilai tidak memenuhi kesepakatan yang telah terjalin. Polemik kucing Parhan ini bermula ketika hewan komunitas tersebut dibawa pergi dari Sency.
“Tentu kami menyayangkan apabila kesepakatan yang sudah dibuat bersama kemudian tidak terlaksana. Bagi kami, ini bukan semata-mata soal Parhan akan berada di mana, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap proses, kesepakatan, tanggung jawab, serta kepentingan terbaik bagi Parhan sendiri,” ucapnya.
Ia juga menyoroti unggahan pihak pengadopsi di media sosial (medsos) yang memerlukan klarifikasi. Doni berharap ada penjelasan mengenai materi postingan terkait kondisi Parhan, termasuk keaslian dokumen, perubahan status FIV dari positif menjadi negatif, dan perbedaan interpretasi terhadap kondisi kesehatan kucing tersebut.
“Dalam sejumlah materi yang dipublikasikan tersebut, kami menemukan beberapa hal yang memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut, antara lain adanya dokumen yang keotentikannya kami pertanyakan, perubahan informasi status FIV Parhan dari positif menjadi negatif, serta interpretasi terhadap kondisi kesehatan Parhan yang berbeda dari pembacaan medis pada umumnya,” tuturnya.
Informasi tersebut dianggap penting karena menyangkut kondisi kesehatan dan rekam medis Parhan. Pihaknya meminta keterbukaan dan verifikasi oleh tenaga medis yang kompeten serta independen untuk mencegah simpang siur informasi di publik.
Doni menyatakan akan terus mencermati perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Dinas KPKP DKI Jakarta. Ia belum ingin berspekulasi mengenai langkah selanjutnya sebelum semua jelas.
“Saya belum ingin berspekulasi ataupun menyampaikan langkah-langkah lebih jauh sebelum semuanya jelas. Yang pasti, kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bertanggung jawab, transparan dan tidak mengabaikan hak serta kesejahteraan Parhan,” ujar dia.
Sementara itu, pihak pengadopsi Parhan melalui akun Instagram @jakarta.catlovers menjelaskan bahwa penundaan pengembalian ke Sency dilakukan setelah berkonsultasi dengan Jakarta Cat Lovers (JCL). Parhan disebut memerlukan rawat inap.
“JCL telah menghubungi dokter hewan yang kompeten dan independen untuk memeriksa kondisi Parhan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi medis, Parhan saat ini memerlukan rawat inap dan penanganan medis intensif lebih lanjut,” demikian keterangan di akun tersebut.
Mereka menambahkan bahwa rencana pengembalian Parhan akan dikomunikasikan kembali dengan pihak-pihak terkait setelah kondisi kesehatannya memungkinkan untuk keluar dari rawat inap, berdasarkan rekomendasi dokter hewan.
Kisah kucing Parhan sebelumnya menjadi kontroversi setelah seorang wanita mengadopsinya dari Sency. Warga kemudian merasa geram karena Parhan terlihat mengalami penurunan berat badan sejak diadopsi, memicu perbincangan di media sosial yang mendesak pengembaliannya ke Sency.
Pengembalian Parhan ke Sency merupakan hasil mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Francine Widjojo, sempat menyatakan bahwa kedua belah pihak telah menyepakati pengembalian Parhan pada Kamis, 12 November 2026.
Komentar