Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Jumhur Hidayat mengirimkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dalam surat tersebut, Jumhur meminta agar wilayah usaha pertambangan yang berlokasi di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan dari penetapan.
Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 mengenai penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Jumhur menyampaikan hal ini saat menghadiri peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, pada Kamis (19/11/2026).
Jumhur menekankan pentingnya langkah ini untuk melindungi habitat alami terakhir Badak Jawa, yang populasinya kini diperkirakan kurang dari 50 ekor. Ia menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam seharusnya tidak mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia.
Perlindungan, menurut Jumhur, harus dimulai sejak tahap perencanaan. Ia mengkhawatirkan aktivitas pertambangan, termasuk survei, dapat mengganggu ketenangan habitat Badak Jawa. TNUK merupakan satu-satunya habitat alami terakhir bagi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies yang berstatus kritis atau Critically Endangered dan memiliki kebutuhan habitat yang sangat spesifik.
Aktivitas pertambangan dinilai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekosistem melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, hingga perubahan kualitas perairan. Meskipun demikian, Kementerian LHK mencatat bahwa hingga saat ini belum ada kegiatan pertambangan yang berlangsung di lokasi WUP tersebut, dan pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa juga belum dilakukan.
“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LHK tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” tegas Jumhur.
Lebih lanjut, Jumhur meminta agar tindak lanjut pemanfaatan wilayah yang dipersoalkan ditahan selama proses evaluasi berlangsung, sampai hasil verifikasi dinyatakan jelas. Kementerian LHK akan mendorong verifikasi spasial dan ekologis bersama kementerian serta lembaga terkait.
Verifikasi ini akan mencocokkan koordinat WUP dengan batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut. Jumhur menjelaskan bahwa penetapan WUP tidak secara otomatis memberikan izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan. Setiap rencana kegiatan tetap harus memenuhi ketentuan tata ruang, perlindungan kawasan konservasi, serta persetujuan lingkungan.
Analisis spasial RPPLH Nasional menunjukkan bahwa sebanyak 99,86 persen wilayah analisis TNUK, atau sekitar 61.023,12 hektare dari total 61.107,95 hektare, diarahkan sebagai Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi.
Kementerian LHK menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, serta pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan kawasan tersebut. Jumhur menambahkan, “Kami ingin terus mengawal agar perlindungan lingkungan menyatu dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, melalui perencanaan lingkungan, penilaian dampak, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.”
Komentar