Antalya – Indonesia menyuarakan desakan kuat agar pendanaan iklim global didistribusikan secara lebih adil, khususnya bagi negara-negara berkembang, dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang diselenggarakan di Antalya, Turki. Pemerintah Indonesia menilai bahwa upaya pengurangan emisi atau mitigasi perubahan iklim harus berjalan seiring dengan dukungan pendanaan yang memadai serta transfer teknologi.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK), Diaz Hendropriyono, menyampaikan pandangan ini saat peluncuran resmi Second Global Stocktake (GST-2) di COP31 pada Rabu (18/11). Di hadapan para delegasi negara anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Diaz menyoroti adanya ketimpangan dalam pelaksanaan aksi iklim secara global.
Menurutnya, peningkatan emisi yang terus terjadi belum diimbangi dengan kemudahan akses terhadap pendanaan iklim dan dukungan teknis yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang. “Kemajuan aksi iklim global masih belum merata. Emisi terus meningkat, sementara akses terhadap pendanaan iklim dan sarana implementasi masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Kondisi ini menegaskan perlunya mempercepat aksi iklim sekaligus memastikan tersedianya dukungan yang memadai untuk melaksanakannya,” ujar Diaz dalam keterangan resminya, Sabtu (21/11/2026).
Diaz menjelaskan bahwa Global Stocktake merupakan mekanisme evaluasi kolektif yang diadakan setiap lima tahun sekali, sebagaimana diamanatkan dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement). Mekanisme ini berfungsi untuk mengukur kemajuan aksi iklim dunia dalam mencapai target pembatasan kenaikan suhu bumi.
Indonesia, lanjut Diaz, telah memanfaatkan hasil evaluasi Global Stocktake pertama (GST-1) sebagai salah satu masukan penting dalam penyusunan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) negara tersebut. Namun, ia mengamati bahwa tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut cenderung lebih berfokus pada upaya mitigasi atau pengurangan emisi, sementara aspek pendanaan dan sarana implementasi lainnya dirasa belum mendapatkan perhatian yang seimbang.
“Hasil GST-1 telah menjadi salah satu masukan dalam penyusunan NDC Kedua Indonesia. Namun, tindak lanjutnya masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek mitigasi, sementara pendanaan dan sarana implementasi lainnya mendapatkan perhatian yang relatif lebih sedikit,” ungkapnya.
Indonesia Minta GST-2 Perhatikan Keadilan Iklim
Lebih lanjut, Diaz berharap proses GST-2 dapat menjadi momentum krusial untuk memperbaiki ketimpangan yang ada. Indonesia mendorong agar evaluasi aksi iklim global tidak hanya terfokus pada aspek mitigasi, melainkan juga memberikan perhatian yang sama pada adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas.
Ia menekankan bahwa seluruh aspek tersebut harus dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Prinsip ini menegaskan adanya tanggung jawab bersama namun dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing negara.
“Indonesia berharap GST-2 dapat memberikan perhatian yang seimbang terhadap aspek mitigasi dan adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas, dengan tetap memperhatikan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” tegas Diaz.
Peluncuran GST-2 ini dianggap sebagai langkah awal yang penting bagi komunitas internasional untuk memetakan secara menyeluruh kesenjangan dalam pelaksanaan aksi iklim. Bagi Indonesia, keberhasilan evaluasi ini tidak hanya diukur dari peningkatan target pengurangan emisi dalam dokumen komitmen iklim, tetapi juga menuntut adanya dukungan nyata berupa pendanaan, alih teknologi, dan penguatan kapasitas agar negara berkembang mampu menjalankan aksi iklim secara berkelanjutan.
Komentar