Kabupaten Bogor, Majalahnusantara.id – Satu tahun kepemimpinan Rudy Susmanto memasuki fase evaluasi publik. Jika sektor infrastruktur dinilai menunjukkan progres, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan justru menjadi sorotan tajam Gerakan Berani Nusantara (GBRAN) Kabupaten Bogor.
Ketua GBRAN Kabupaten Bogor, Nimbrod Rungga, menilai persoalan utama bukan pada produksi, melainkan pada sistem distribusi dan tata niaga yang belum berpihak kepada petani lokal.
“Produksi ada. Petani mampu. Tapi akses pasar dikunci oleh sistem yang dikuasai ‘petani berdasi’. Ini yang harus dibenahi,” tegas Nimbrod.
Potensi Besar, Akses Terbatas
Wilayah Puncak dan sekitarnya dikenal sebagai salah satu sentra hortikultura dan peternakan di Kabupaten Bogor. Namun menurut pengakuan Mas Prap, seorang petani di Puncak, hasil pertanian dan peternakan lokal sebenarnya sanggup menyuplai kebutuhan hotel, restoran, pasar modern, hingga supermarket di Bogor.
Permasalahannya, jalur distribusi cenderung dikuasai perantara besar yang menentukan harga beli di tingkat petani.
“Kalau petani bisa suplai langsung ke hotel dan swalayan, kenapa harus lewat banyak tangan? Di situ harga dimainkan,” ungkap Nimbrod mengutip keluhan petani.
Margin Besar di Tengah, Petani Tertekan di Hulu
GBRAN menilai terjadi ketimpangan margin antara harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen. Petani menjual dengan harga rendah karena keterbatasan akses, sementara harga di pasar melonjak.Situasi ini menurut Nimbrod bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi persoalan kebijakan.
“Kalau dibiarkan, ini menjadi ketidakadilan struktural. Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai regulator administratif, tetapi sebagai pelindung ekonomi rakyat,” ujarnya.
Tuntutan Kebijakan Afirmatif
Sebagai Ketua GBRAN sekaligus Ketua DPC AJWI Kabupaten Bogor, Nimbrod mendorong langkah konkret di tahun kedua pemerintahan.
Beberapa tuntutan kebijakan yang disampaikan GBRAN antara lain:
* Regulasi wajib serap produk lokal oleh hotel, restoran, dan swalayan di Kabupaten Bogor.
* Pembentukan BUMD atau koperasi distribusi pangan yang transparan.
* Penetapan harga dasar komoditas strategis
.*Digitalisasi rantai pasok agar petani bisa terhubung langsung dengan pembeli besar.
“Kalau Kabupaten Bogor ingin kuat secara ekonomi, maka sektor agraria harus jadi prioritas. Jangan sampai petani hanya jadi penonton di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Tahun Kedua: Ujian Keberanian Politik
GBRAN menilai tahun pertama adalah fase adaptasi dan konsolidasi. Namun memasuki tahun kedua, publik menanti keberanian politik dalam membuat kebijakan yang berpihak secara nyata.
“Keberpihakan itu bukan retorika. Harus ada regulasi tertulis dan pengawasan ketat. Kalau tidak, petani kecil akan terus kalah oleh pemain besar,” pungkas Nimbrod.
Evaluasi satu tahun ini menjadi alarm sekaligus momentum. Di tengah geliat pembangunan fisik, nasib petani, peternak, dan nelayan Kabupaten Bogor kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah.(Ade)
