BOGOR || Majalahnusantara.id || Jum’at 2/4/2026 – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pelaksanaan program stimulus ekonomi pada kuartal pertama tahun 2026 berjalan sesuai rencana. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat sebagai upaya menjaga daya beli serta stabilitas ketahanan pangan nasional.
Perum BULOG menerima penugasan resmi dari Bapanas untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan periode Februari hingga Maret 2026. Penyaluran tersebut mencakup dua alokasi yang didistribusikan sekaligus dalam satu tahap penyaluran, guna mempercepat proses dan memastikan bantuan segera diterima masyarakat yang membutuhkan.
Pemimpin Cabang Perum BULOG Kantor Cabang Bogor, Dadan Irawan, menjelaskan bahwa BULOG Kancab Bogor bertanggung jawab menyalurkan bantuan di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Total penerima bantuan pangan (PBP) yang tercatat mencapai 850.072 orang.
“Setiap penerima bantuan mendapatkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk setiap alokasi. Dengan dua alokasi sekaligus, maka total bantuan yang diterima masing-masing PBP adalah 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk periode Februari–Maret 2026,” jelasnya.
Penetapan penerima bantuan pangan tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Data ini digunakan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Selain itu, penyaluran bantuan juga diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya menjelang dan pasca periode awal tahun yang kerap diwarnai peningkatan kebutuhan rumah tangga.
Melalui pelaksanaan penugasan ini, pemerintah berharap dampak positif dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sekaligus menjaga ketersediaan pangan yang aman, cukup, dan terjangkau di berbagai wilayah. Program ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional. (Ade)
