CIBINONG || MAJALAH NUSANTARA.ID – 9/4/2026 – Rudy Susmanto menegaskan komitmennya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian serius adalah pemberantasan praktik jual beli jabatan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rudy menekankan bahwa penerapan sistem meritokrasi kini menjadi harga mati dalam setiap pengisian jabatan. Langkah tersebut diambil untuk memastikan setiap posisi strategis diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, kinerja, dan rekam jejak yang jelas, bukan melalui jalur transaksional yang menyimpang.
Proses Hukum bagi Pelanggar
Menanggapi isu jual beli jabatan yang sempat beredar, Rudy menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelanggaran tersebut. Pemkab Bogor melalui Inspektorat telah bergerak cepat mendalami setiap informasi dan laporan yang masuk.
“Jika dalam proses tersebut ditemukan adanya indikasi tindak pidana, maka akan segera dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Rudy di Cibinong, beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, selama satu bulan terakhir Inspektorat melalui Irban V telah diinstruksikan melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai laporan masyarakat. Meski proses internal tidak selalu dipublikasikan, ia memastikan penanganan dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan.
Perkuat Meritokrasi dan Open Bidding
Sebagai langkah preventif, Pemkab Bogor juga terus memperkuat mekanisme pengisian jabatan melalui sistem open bidding atau lelang jabatan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, peningkatan kapasitas ASN dilakukan melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai prosedur dan kebutuhan organisasi.
“Ini bagian dari keseriusan kami menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional. Kami ingin memastikan setiap jabatan diisi berdasarkan kompetensi, bukan praktik yang menyimpang,” ujarnya.
Sinergi Lintas Sektoral
Upaya pembenahan birokrasi tersebut juga diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Pemkab Bogor bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara berkomitmen mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Inilah wujud keseriusan kami. Setiap laporan yang disampaikan akan langsung ditindaklanjuti demi menghadirkan pemerintahan yang sehat dan bersih di Kabupaten Bogor,” pungkas Rudy. (Ade)
