Dramaga—Majalahnusantara.id – Kamis, 15 Januari 2026, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi IV, H. Wasto, S.Hut., M.Pd., bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Dramaga melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kunjungan ke sejumlah dapur MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi monitoring dan evaluasi DPRD untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, standar operasional prosedur (SOP), serta tujuan utama program yang dicanangkan pemerintah pusat.
Dalam keterangannya, H. Wasto menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik, menurunkan angka stunting dan malnutrisi, serta memperkuat kualitas pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.
“Program ini sangat baik dan harus disukseskan bersama. Fokusnya jelas, yaitu peningkatan kualitas gizi anak, kualitas proses belajar, dan kualitas lingkungan sekolah,” ujar H. Wasto.
Selain berdampak pada aspek kesehatan dan pendidikan, Program MBG juga dinilai memberikan multiplier effect terhadap perekonomian lokal. Program ini membuka peluang kerja, memberdayakan UMKM, serta melibatkan petani dan pelaku usaha pangan lokal sebagai bagian dari rantai pasok bahan makanan.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, H. Wasto menyampaikan bahwa sebagian dapur SPPG di Kecamatan Dramaga telah menjalankan operasional sesuai SOP, baik dari aspek sanitasi, penyajian menu makanan, keamanan pangan, hingga sistem distribusi ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Namun demikian, ia juga menyoroti masih adanya dapur SPPG yang memerlukan pembenahan, terutama terkait pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan. Limbah dapur yang dibuang langsung ke saluran air tanpa pengolahan dinilai berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang.
“Ini menjadi catatan serius dan rekomendasi penting. Jika tidak segera diperbaiki, pemerintah daerah bersama instansi terkait harus bertindak tegas terhadap pengelola dapur yang tidak mematuhi standar,” tegasnya.
Menanggapi pengaduan masyarakat terkait menu MBG yang dinilai belum sesuai standar harga dan nilai gizi, H. Wasto menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pelaksana program terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan lembaga teknis terkait.
“Ketidaksesuaian standar akan berdampak luas, baik terhadap kesehatan anak-anak maupun terhadap tujuan utama program ini dalam menurunkan angka stunting dan malnutrisi,” jelasnya.
Hasil kunjungan bersama Forkopimcam Dramaga tersebut akan menjadi bahan evaluasi DPRD Kabupaten Bogor untuk perbaikan pelaksanaan Program MBG ke depan. Dapur SPPG yang telah memenuhi standar akan diberikan apresiasi, sementara dapur yang masih belum memenuhi ketentuan akan mendapatkan pembinaan serta evaluasi.
“Yang sudah baik kita apresiasi, yang masih kurang harus segera dibenahi. Semua ini demi keberhasilan Program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan generasi penerus,” pungkas H. Wasto.(Ade)
