Jakarta, MajalahNusantara.id — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil meletakkan fondasi baru pembangunan ekonomi nasional yang berpihak pada daerah. Dalam satu tahun kepemimpinannya, Prabowo disebut mampu mengubah wajah kebijakan fiskal Indonesia menjadi lebih desentralistik dan berorientasi pada pemerataan.
Menurut Tamsil, kebijakan fiskal era Prabowo tidak lagi menempatkan daerah sebagai penerima pasif kebijakan pusat, tetapi sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Arah fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan nyata kepada daerah. Pemerintah memastikan anggaran tidak berhenti di pusat, tetapi mengalir langsung ke kabupaten dan kota agar manfaatnya cepat dirasakan rakyat,” kata Tamsil di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Tamsil menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo secara sadar membangun arsitektur fiskal baru yang lebih efisien dan produktif. Langkah ini, menurutnya, menjadi jawaban atas tantangan klasik ketimpangan antarwilayah yang selama ini membatasi pemerataan pembangunan nasional.
Pergeseran pola alokasi anggaran tersebut dianggap strategis dan berani, karena membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat basis ekonomi lokal, terutama sektor pertanian, UMKM, dan koperasi.
“Kebijakan fiskal saat ini bukan hanya soal angka di APBN, tetapi tentang bagaimana uang negara benar-benar bekerja untuk rakyat di lapangan,” ujarnya.
Sebagai contoh, Tamsil menyoroti peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi indikator kesejahteraan petani selama satu tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP terus mengalami kenaikan yang menandakan membaiknya daya beli dan stabilitas pendapatan petani.
“Ini menunjukkan kebijakan yang digawangi Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjalan efektif. Pertanian kembali menjadi motor ekonomi rakyat,” tegas mantan Pimpinan Badan Anggaran DPR RI itu.
Ia menambahkan, keberhasilan di sektor pertanian menunjukkan bagaimana arus fiskal yang tepat sasaran dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah.
Selain itu, Tamsil memuji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah. Menurutnya, program tersebut bukan hanya langkah sosial, tetapi inovasi fiskal yang berdampak ekonomi karena menciptakan rantai pasok baru yang melibatkan petani, koperasi, dan pelaku UMKM lokal.
“Program MBG tidak sekadar memberi makan, tapi memberi kehidupan bagi ekonomi desa. Ia menumbuhkan pasar baru bagi petani dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Program MBG, lanjutnya, adalah contoh nyata bagaimana program sosial dapat dirancang produktif—mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa kehilangan nilai kemanusiaan.
Tamsil menegaskan bahwa arah fiskal pemerintahan Prabowo merupakan refleksi dari ideologi pembangunan yang pro-rakyat dan berpijak pada semangat “membangun Indonesia dari pinggiran” sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.
“Negara kini sedang menata ulang distribusi kesejahteraan agar manfaat pembangunan tidak hanya berhenti di kota besar, tapi menjangkau pelosok desa,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan fiskal ini memberi “daya katrol langsung” (direct impact) bagi penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pangan, koperasi desa, dan program sosial produktif.
Meski mengapresiasi keberpihakan fiskal yang kuat, Tamsil mengingatkan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel agar dana besar yang dikucurkan ke daerah benar-benar efektif.
“DPD RI akan terus mengawal agar setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran. Daerah harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan nasional dengan perencanaan daerah, termasuk reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur. Tanpa itu, katanya, arah pembangunan pro-daerah sulit diwujudkan secara optimal.
Dalam kesempatan itu, Tamsil mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan mekanisme insentif fiskal bagi daerah dengan kinerja pengelolaan anggaran yang kredibel dan kontribusi ekonomi yang signifikan.
“Pemerintah memberi penghargaan bagi daerah yang mampu mengoptimalkan anggaran dan menumbuhkan ekonomi lokal. Ini bagian dari strategi fiskal yang berbasis kinerja, bukan sekadar alokasi rutin,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Tamsil menilai satu tahun pemerintahan Prabowo telah memperlihatkan visi besar dalam menata ulang paradigma pembangunan nasional—dari yang berorientasi pusat menjadi berakar di daerah.
“Presiden Prabowo telah menunjukkan bahwa keberpihakan kepada daerah bukan slogan politik, tapi kebijakan nyata yang bisa diukur. Tantangan kita sekarang adalah menjaga keberlanjutan dan memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke rakyat,” pungkasnya. ***
