SMP Negeri Baru di Ciampea Segera Dibangun, DPRD Bogor Desak Jalan Bojong Rangkas dan Tambang Dituntaskan Sebelum Lebaran

Ciampea, Kabupaten Bogor – Majalahnusantara,id – 10 Februari 2026
Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan IV (Kecamatan Ciampea) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Hasani, S.T., mengungkapkan bahwa rencana pembangunan SMP Negeri di Kecamatan Ciampea saat ini telah memasuki tahap krusial, yakni penetapan lokasi serta penyusunan desain teknis.

Hasani menjelaskan, lokasi pembangunan sekolah sudah tersedia dan tinggal menunggu penetapan Site Selection (SS) serta Detail Engineering Design (DED) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

“Lokasi sudah ditetapkan. Tinggal penetapan SS dan DED. Kalau DED sudah ada, langsung bisa masuk ke tahap fisik konstruksi,” ujar Hasani.

Ia menegaskan, pembangunan SMP tersebut tidak akan terkendala pembebasan lahan karena tanah seluas sekitar 1,2 hektare sudah tersedia dan dalam kondisi siap bangun.

“Tanahnya sudah ada dan rata. Pemerintah daerah tidak perlu membeli lahan lagi, tinggal menunggu penetapan lokasi dari Dinas Pendidikan,” tambahnya.

Selain sektor pendidikan, Hasani juga menyoroti pembangunan Jalan Bojong Rangkas yang hingga kini belum juga rampung meski telah berjalan selama enam bulan. Jalan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan Kecamatan Ciampea dengan wilayah Pamijahan, Desa Cibening, hingga Segog.

“Jalan Bojong Rangkas ini jalan utama. Sudah enam bulan belum selesai, padahal ini akses penting masyarakat. Tidak bisa terus ditunda,” tegasnya.

Menurut Hasani, keterlambatan pembangunan jalan dipicu oleh persoalan teknis di lapangan, salah satunya longsor yang menyebabkan kebutuhan anggaran membengkak.

“Nilai kontrak awalnya sekitar Rp1,7 miliar. Namun karena terjadi longsor, biaya pengerjaan menjadi lebih besar dan membutuhkan penanganan tambahan,” jelasnya.

Tak hanya infrastruktur jalan, Hasani juga mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan di Kabupaten Bogor saat ini tengah dalam tahap evaluasi serius oleh pemerintah provinsi. Dari total 33 perusahaan tambang, baru 10 perusahaan yang telah dievaluasi, sementara keputusan final masih menunggu penetapan dari Gubernur Jawa Barat.

“Tambang-tambang ini sedang dikaji. Evaluasi sudah berjalan, tapi belum ada keputusan resmi dari gubernur,” katanya.
Hasani berharap, seluruh persoalan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat—baik pembangunan jalan maupun penataan sektor pertambangan—dapat segera dituntaskan dalam waktu dekat.

“Harapan saya, sebelum Lebaran, persoalan jalan dan tambang ini sudah ada kejelasan dan penyelesaian. Masyarakat butuh kepastian,” tutup Hasani.(Ade)