Jakarta, MajalahNusantara.id — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mendesak Kepolisian Republik Indonesia segera menuntaskan penyelidikan atas kerusuhan dan penjarahan yang melanda beberapa wilayah baru-baru ini. Ia menegaskan, Polri tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus mengungkap dalang utama yang diduga menjadi penggerak kerusuhan.
Hilmy mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang telah mengecam keras peristiwa tersebut dan membentuk tim reformasi kepolisian. Namun, menurutnya, langkah itu belum cukup untuk menjawab keresahan publik.
“Saya menghargai sikap Presiden yang menolak kerusuhan dan menekankan penegakan hukum, kemudian akan mereformasi kepolisian. Tetapi rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar pernyataan moral. Jangan setengah hati,” ujar pria yang akrab disapa Gus Hilmy dalam pernyataan tertulis, Jumat (12/9/2025).
Anggota Komite II DPD RI itu juga menyoroti pernyataan Kapolri yang telah melaporkan adanya indikasi makar, serta pernyataan Presiden mengenai adanya upaya terorganisir. Namun, hingga kini publik belum melihat langkah pendalaman yang serius terhadap dugaan tersebut.
“Kalau Kapolri sudah lapor dan Presiden bicara soal potensi makar, sejauh mana tindak lanjutnya? Wong soal terorisme saja bisa cepat diungkap, kok dalam kasus ini seolah tidak jelas siapa dalangnya. Padahal indikasinya nyata, pola kerusuhannya bisa dipetakan. Beberapa orang sudah ditangkap, artinya tinggal dilanjutkan penyelidikan lebih jauh. Kenapa terkesan mandek?” kata Gus Hilmy dengan nada kritis.
Ia menilai, kerusuhan dan penjarahan ini bukanlah bentuk aspirasi rakyat, melainkan ulah provokator. Jika aparat hanya menindak pelaku di lapangan, maka penegakan hukum gagal menyentuh akar persoalan.
“Jangan sampai kasus besar ini menguap, sementara kerugian fasilitas umum sudah lebih dari Rp1,2 triliun. Kapolri harus berani menunjukkan kinerjanya,” tambahnya.
Gus Hilmy juga mengingatkan Presiden agar tidak berhenti pada retorika politik. Sebagai kepala pemerintahan, Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk memastikan aparat penegak hukum bekerja cepat, tegas, dan transparan.
“Apresiasi saya tetap ada kepada Presiden, tetapi kami butuh tindakan nyata. Negara tidak boleh terlihat gamang menghadapi provokator yang mengancam stabilitas bangsa. Jangan biarkan rakyat kecil jadi korban sementara dalang sebenarnya bebas berkeliaran,” pungkasnya. ***
